Guncangan di Parlemen: Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dan Krisis Kepercayaan Publik terhadap DPR

Kabar YPU – 12 November 2026 | Dinamika politik di Senayan tengah memanas setelah munculnya gelombang usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditujukan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini memicu perdebatan besar di kalangan legislator dan masyarakat, di tengah kondisi kepercayaan publik terhadap dpr yang tercatat berada pada titik terendah dibandingkan lembaga negara lainnya.

Polemik ini bermula dari dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen pendidikan SMA milik sang Wapres. Sebanyak 120 anggota DPR dari berbagai fraksi telah menandatangani usulan HMP tersebut sebagai bentuk respons atas tuntutan konstitusional.

Baca juga:

Taruhan Tinggi di Senayan: Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Gagal Disahkan 15 Desember 2026

Rincian Pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP)

Berdasarkan hasil rapat pimpinan di Gedung Parlemen pada Rabu (11/11/2026), berikut adalah rincian anggota dpr yang telah menandatangani usulan tersebut per fraksi:

Mekanisme Konstitusional Pemakzulan

Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat bukan sekadar aksi politik, melainkan instrumen konstitusional yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3. Proses ini memiliki tahapan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang:

Baca juga:

Kawal Demo DPR, Menko Polkam Djamari Chaniago Tegaskan Tak Ada Penyekatan Massa dan Pantau Pergerakan Perusuh

• Pengajuan Usul: Harus diajukan minimal oleh 25 anggota dewan.
• Rapat Paripurna: Usulan harus disetujui dalam Rapat Paripurna yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota.
• Pembentukan Pansus: Jika disetujui, DPR akan membentuk Panitia Khusus yang bekerja maksimal selama 60 hari.
• Uji di Mahkamah Konstitusi: Hasil Pansus akan dibawa ke MK untuk diperiksa kebenarannya secara hukum.
• Keputusan MPR: Jika MK membenarkan dugaan pelanggaran, DPR akan meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan.

Menanggapi situasi ini, Pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa pemerintah menghormati proses legislatif yang sedang berjalan. Saat ini, pemerintah tengah menunggu sikap resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait dinamika yang terjadi di dpr tersebut.

Krisis Kepercayaan dan Tantangan Komunikasi

Di sisi lain, langkah politik yang agresif ini terjadi di tengah rendahnya legitimasi lembaga legislatif di mata rakyat. Data survei terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap dpr hanya berada di angka 56 persen, jauh tertinggal dibandingkan TNI, Presiden, atau Kejaksaan Agung yang memiliki tingkat kepercayaan di atas 80 persen.

Baca juga:

Kontroversi Buku Islam Ala Prabowo: Yusril Bantah Jadi Penulis dan Baznas Beri Klarifikasi

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa rendahnya kepercayaan ini merupakan fenomena di mana parlemen sering dianggap lebih sebagai arena kompromi kepentingan politik daripada penyerap aspirasi murni masyarakat. Hal ini diperparah dengan persepsi bahwa kontroversi sering kali lebih menonjol dibandingkan kinerja nyata dalam mengawal kebijakan publik.

Dengan jadwal masa sidang yang akan berakhir pada 17 Desember 2026, publik kini menanti apakah usulan HMP ini akan berlanjut ke meja MK atau justru menjadi sekadar drama politik di tengah upaya pembenahan sistem akuntabilitas lembaga legislatif Indonesia.