Kawal Demo DPR, Menko Polkam Djamari Chaniago Tegaskan Tak Ada Penyekatan Massa dan Pantau Pergerakan Perusuh

Kabar YPU – 27 Agustus 2026 | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) djamari chaniago memberikan jaminan penuh bahwa pemerintah tidak akan melakukan penyekatan terhadap massa aksi yang hendak menyampaikan aspirasi di depan Gedung MPR/DPR pada Kamis (27/8/2026). Dalam keterangannya, ia memastikan bahwa setiap warga negara yang ingin menyuarakan pendapat, baik secara perorangan maupun kelompok, memiliki hak yang dilindungi oleh negara dan akan difasilitasi oleh aparat keamanan.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh djamari chaniago saat tengah melakukan kegiatan olahraga jalan santai di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Didampingi oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi, Menko Polkam menekankan bahwa tujuan pengaturan arus lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian bukanlah untuk menghambat massa, melainkan untuk menjaga agar penyampaian aspirasi berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat umum lainnya.

Baca juga:

Antara Stabilitas dan Kritik: Menakar Masa Depan Kabinet Merah Putih di Tengah Desakan Reshuffle

Pengamanan Ketat Antisipasi Penyusup dan Perusuh

Meski menjamin kebebasan berpendapat, pemerintah tidak tinggal diam terhadap potensi gangguan keamanan. Menko Polkam menegaskan bahwa pihaknya telah memonitor secara intensif pergerakan pihak-pihak yang berniat menciptakan kerusuhan di tengah aksi massa. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, petugas keamanan telah memetakan titik-titik rawan yang sering dijadikan lokasi tindakan anarkis.

“Kita tahu pergerakan mereka, kami tahu di mana, dan kami bisa menutupnya jika diperlukan. Kami tidak ingin aspirasi murni dari masyarakat dikaburkan atau digagalkan oleh kelompok lain yang hanya ingin merusuh,” ujar djamari chaniago kepada awak media.

Baca juga:

Dari Aktivis ke Istana: Strategi AI Syahganda Nainggolan Pimpin Bakom RI

Sebagai langkah preventif, jajaran Polda Metro Jaya dilaporkan telah melakukan tindakan tegas dengan mengamankan sejumlah terduga penyusup sejak malam sebelumnya. Penangkapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa aksi demonstrasi tetap berada pada koridor yang damai dan tertib, sehingga pesan yang dibawa oleh massa aksi dapat diterima dengan baik oleh anggota DPR.

Sinergi TNI-Polri dalam Mengawal Aspirasi Rakyat

Dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pemerintah mengedepankan sinergi antara TNI dan Polri. Pembagian tugas antara Polda dan Kodam telah diatur secara proporsional untuk memberikan pengawalan maksimal bagi para demonstran sekaligus melindungi warga Jakarta yang tidak terlibat aksi agar tetap dapat beraktivitas secara normal.

Baca juga:

Polemik Ijazah Wapres Gibran: Antara Putusan Mahkamah Agung dan Pencabutan Gugatan di PTUN

Berikut adalah poin-poin utama pengamanan aksi demo 27 Agustus:

• Fasilitasi Aspirasi: Tidak ada penyekatan di pintu masuk Jakarta menuju gedung DPR.
• Pengaturan Lalu Lintas: Rekayasa jalan dilakukan untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat umum dan peserta aksi.
• Antisipasi Gangguan: Pemantauan ketat terhadap kelompok yang berpotensi melakukan tindakan anarkis atau pembakaran.
• Penegakan Hukum: Penangkapan terhadap terduga penyusup yang mencoba memprovokasi massa.

Menko Polkam berharap agar melalui pengawalan yang ketat ini, aspirasi masyarakat—termasuk tuntutan dari elemen seperti Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terkait RUU Perampasan Aset—dapat tersampaikan secara utuh dan ditindaklanjuti oleh pihak legislatif. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan sehat, aman, dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.