Kabar YPU – 13 November 2026 | Dunia politik tanah air tengah diguncang oleh skandal penyadapan ilegal yang menyeret nama-nama besar di pucuk pimpinan kepolisian. Istilah geng solo kini mendadak menjadi buah bibir di tengah penyelidikan kasus dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya. Spekulasi mengenai keterlibatan kelompok perwira tinggi yang memiliki riwayat penugasan di Surakarta saat Joko Widodo menjabat sebagai wali kota kini menjadi pusat perhatian publik dan para pengamat politik.
Kasus ini mencuat setelah Mabes Polri menetapkan tiga tersangka dalam operasi penyadapan tanpa prosedur tersebut. Ketiga tersangka yang kini mendekam di Rutan Bareskrim adalah LSP, ASN, dan EH. Salah satu sosok yang paling mengejutkan adalah mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), yang diduga terlibat dalam aksi spionase yang sangat invasif tersebut.
Profil Kelompok yang Disebut ‘Geng Solo’
Istilah geng solo merujuk pada sekumpulan perwira tinggi TNI dan Polri yang memiliki jejak karier yang bersinggungan dengan masa kepemimpinan Joko Widodo di Surakarta. Berikut adalah daftar beberapa perwira yang namanya kerap dikaitkan dengan kelompok tersebut:
- Mohamad Tonny Harjono: Perwira TNI AU yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).
- Hadi Tjahjanto: Mantan Panglima TNI yang pernah bertugas sebagai Komandan Lanud Adi Soemarmo pada periode 2010-2011.
- Widi Prasetijono: Perwira yang pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2011-2012.
- Agus Subiyanto: Perwira tinggi TNI yang memiliki riwayat penugasan di wilayah tersebut.
- Listyo Sigit Prabowo: Mantan Kapolri yang kini menjadi salah satu tersangka utama.
- Ahmad Luthfi dan Nana Sudjana: Perwira tinggi lainnya yang memiliki rekam jejak di wilayah Jawa Tengah.
Anomali Target Penyadapan dan Ironi Intelijen
Salah satu hal yang dianggap janggal dalam kasus ini adalah daftar target yang ditemukan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Politisi senior Akbar Faizal menyoroti sebuah anomali di mana tidak ditemukan nama-nama tokoh yang terafiliasi dengan kekuasaan masa lalu, seperti eks Presiden Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maupun Kaesang Pangarep. Sebaliknya, operasi ini justru menyasar perwira tinggi intelijen yang sangat krusial bagi keamanan negara.
Salah satu korban yang paling tidak terduga adalah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti. Penyadapan ini tidak hanya menyasar komunikasi profesionalnya, tetapi juga merambah ke ranah pribadi hingga melibatkan istrinya. Hal ini dianggap sebagai tindakan spionase yang sangat brutal dan melampaui batas privasi seorang pejabat negara.
Respons DPR dan Dinamika Politik Nasional
Menanggapi kegaduhan ini, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara objektif. Ia meminta agar penegakan hukum tidak terpengaruh oleh sentimen kelompok atau isu mengenai geng solo yang sedang berkembang di media sosial. Menurutnya, hukum harus berdiri tegak di atas semua golongan tanpa terkecuali.
| Pihak Terkait | Respons / Status |
|---|---|
| Habiburokhman (Komisi III DPR) | Menuntut pengusutan tuntas aktor intelektual tanpa memandang kelompok. |
| Jenderal Suyudi Ario Seto (Kapolri) | Diberikan kepercayaan penuh untuk menuntaskan kasus secara transparan. |
| Mantan Anggota BIN (Sri Radjasa) |
Dinamika politik semakin memanas seiring dengan dugaan perubahan skenario aksi massa yang direncanakan pada 10 November 2026. Mantan praktisi intelijen BIN, Sri Radjasa Chandra, mengungkapkan bahwa rencana aksi yang semula bertujuan mendesak Presiden Prabowo untuk lengser diduga mengalami pergeseran setelah penangkapan mantan Kapolri. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak skandal ini terhadap stabilitas keamanan dan arah politik nasional.
Secara keseluruhan, kasus penyadapan ilegal ini bukan sekadar pelanggaran prosedur teknis, melainkan sebuah krisis kepercayaan yang melibatkan struktur kekuasaan di tubuh kepolisian. Penegakan hukum yang transparan oleh Kapolri saat ini akan menjadi penentu apakah stabilitas negara dapat terjaga atau justru semakin terombang-ambing oleh isu-isu faksionalisme di dalam tubuh aparat keamanan.

Leave a comment