Kabar YPU – 16 Oktober 2026 | Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi gelombang kritik terkait kebijakan energi dan pengelolaan lahan. Sorotan tajam kini mengarah pada pernyataan Hashim Djojohadikusumo, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Sebagai adik prabowo, pernyataan Hashim mengenai pemanfaatan lahan terdegradasi untuk pengembangan biofuel memicu perdebatan panas di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan wacana untuk memanfaatkan sekitar 12,7 juta hektare hutan terdegradasi guna mendukung produksi bahan bakar nabati atau biofuel, termasuk program biodiesel B50 hingga B100. Ia mengklaim bahwa langkah ini hanya akan menyasar lahan yang telah kehilangan tutupan kayu produktif dan telah berubah menjadi semak belukar. Selain itu, ia berargumen bahwa pengembangan lahan tersebut justru dapat menekan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang.
Namun, rencana tersebut menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satu kritik yang paling viral datang dari selebgram Siskaeee melalui unggahan di media sosial Threads. Ia menilai pernyataan tersebut sangat tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang saat ini sedang berjuang melawan dampak kabut asap. Siskaeee menyindir bahwa di saat api masih menyala dan banyak korban jiwa akibat karhutla, justru muncul pembicaraan mengenai keuntungan ekonomi dari lahan rusak. Kritik ini pun mendapat dukungan luas dari warganet yang merasa pemerintah kurang berempati terhadap penderitaan masyarakat terdampak asap.
Selain kritik dari figur publik, kelompok pemerhati lingkungan seperti Greenpeace Indonesia juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Mereka melihat adanya potensi risiko di balik ambisi kemandirian energi ini. Ada kekhawatiran bahwa dalih “energi hijau” melalui biofuel justru akan menjadi pintu masuk bagi ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit yang dapat mengancam ekosistem kritis yang tersisa. Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi inti perdebatan tersebut:
- Potensi Ekonomi: Pemerintah melihat 12,7 juta hektare lahan terdegradasi sebagai aset untuk kemandirian energi melalui biofuel.
- Argumen Pemerintah: Pemanfaatan lahan semak belukar diklaim dapat mengurangi risiko karhutla.
- Kritik Lingkungan: Kekhawatiran akan ekspansi sawit yang mengancam biodiversitas di bawah kedok energi terbarukan.
- Isu Empati: Kritik mengenai ketidakpekaan pejabat negara di tengah bencana kabut asap yang merugikan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, dinamika politik di dalam kabinet juga sedang mengalami perombakan signifikan. Presiden Prabowo baru-baru ini melantik Kristomei Sianturi sebagai Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana (BNPB) untuk menggantikan Suharyanto. Langkah ini dilakukan di tengah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana kesiapsiagaan bencana yang melibatkan salah satu tersangka, yang merupakan adik dari mantan ketua BNPB. Perombakan ini juga mencakup pelantikan beberapa timbalan menteri di bidang pertahanan, pertanian, dan imigresen.
Meskipun dihadapkan pada berbagai isu sensitif, survei terbaru dari Adidaya Institute menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada di angka 60,3 persen. Masyarakat secara umum dinilai merasa aman dengan kondisi pertahanan, keamanan, dan stabilitas politik nasional saat ini. Namun, tantangan besar tetap menanti pemerintah, terutama dalam menyeimbangkan antara ambisi pertumbuhan ekonomi berbasis energi hijau dengan perlindungan lingkungan hidup serta kepekaan sosial terhadap bencana yang sedang terjadi.
Leave a comment