Kabar YPU – 12 November 2026 | Institusi Kepolisian Republik Indonesia tengah menghadapi periode transisi yang penuh dinamika. Dalam langkah strategis terbaru, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur organisasi kepolisian. Di tengah sorotan tajam publik mengenai dugaan skandal penyadapan ilegal, kebijakan rotasi ini juga melibatkan sejumlah perwira tinggi, termasuk posisi strategis seorang brigadir jenderal polisi yang tersebar di berbagai unit vital seperti Bareskrim dan Lemdiklat Polri.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026, mutasi ini mencakup 25 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Perubahan ini menyasar jajaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, hingga tingkat Polda di wilayah Indonesia. Salah satu pergeseran penting melibatkan Brigadir Jenderal (Brigjen) Moh. Irhamni, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, kini dirotasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Daftar Perubahan Struktur di Bareskrim dan Lemdiklat
Perombakan ini tidak hanya menyentuh level jenderal, tetapi juga perwira menengah yang memegang kendali operasional di lapangan. Berikut adalah beberapa poin utama dalam rotasi jabatan tersebut:
- Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya: Posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu yang ditinggalkan Brigjen Moh. Irhamni kini diisi oleh Kombes Bismo Teguh Prakoso.
- Lemdiklat Polri: Kombes Raindra Ramadhan Syah dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya di Jianbang Lemdiklat Polri, digantikan oleh Kombes Yutan Priatmaja yang sebelumnya bertugas di BNN.
- Direktur Program Sarjana STIK Lemdiklat Polri: Brigjen Pol. Dr. Harry Haryadi Badjuri resmi menjabat posisi ini menggantikan Brigjen Pol. Dr. Singgamata yang kini bertugas sebagai Wakapolda Lampung.
- Mutasi ke Wilayah: Beberapa perwira menengah seperti AKBP Benito Harleandra dan AKBP Ambuk Yudha Hardi Putra dimutasi ke Polda NTT, sementara AKBP Doddy Monza ke Polda Maluku Utara, dan Kompol Ade Christian Manapa ke Polda Papua Barat Daya.
Langkah rotasi ini, menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier yang didasarkan pada meritokrasi serta kompetensi personel. Namun, langkah ini dilakukan saat institusi sedang berada di bawah tekanan isu hukum yang serius.
Bayang-bayang Skandal Penyadapan Ilegal
Gelombang mutasi ini tidak lepas dari perhatian publik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Skandal ini telah menyeret nama-nama besar di kepolisian. Salah satu yang paling mengguncang adalah penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, yang diduga terlibat dalam akses ilegal terhadap percakapan telepon pejabat negara melalui sistem LIMS milik Polri.
Tidak hanya Listyo Sigit, dua perwira tinggi lainnya juga turut ditahan dalam kasus ini, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, yang merupakan brigadir jenderal polisi paling muda di generasinya sebelum naik pangkat, serta Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Penahanan para petinggi ini menambah daftar panjang catatan hitam reformasi kepolisian yang melibatkan kasus penyadapan, narkoba, hingga korupsi.
| Nama Perwira | Jabatan/Status Terkait Kasus | Keterangan |
|---|---|---|
| Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo | Mantan Kapolri / KSP | Tersangka penyadapan ilegal |
| Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution | Kadivkum Polri | Tersangka penyadapan ilegal |
| Irjen Pol. Eko Hadi Santoso | Widyaiswara Sespim Lemdiklat | Tersangka penyadapan ilegal |
Munculnya kasus ini menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto. Sebagai seorang brigadir jenderal polisi yang kini naik ke level pimpinan tertinggi, ia dituntut untuk mampu melakukan konsolidasi internal dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Korps Bhayangkara.
Secara keseluruhan, mutasi besar-besaran ini merupakan upaya ganda: pertama, sebagai langkah penyegaran organisasi rutin, dan kedua, sebagai upaya taktis untuk menata ulang struktur kepolisian yang sedang teruji oleh skandal hukum. Keberhasilan rotasi ini akan sangat bergantung pada kemampuan para pejabat baru, baik yang berpangkat brigadir jenderal polisi maupun perwira lainnya, dalam menjaga profesionalitas dan integritas di tengah pengawasan ketat masyarakat.
Leave a comment