Kabar YPU – 15 Oktober 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan langkah agresif dalam membongkar skandal dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam perkembangan terbaru penyidikan kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk, penyidik telah menyita satu unit mobil mewah Toyota Land Cruiser milik arif sugiyanto. Mantan Bupati Kebumen tersebut kini telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka utama dalam pusaran kasus gratifikasi dan penyuapan ini.
Penyitaan kendaraan roda empat tersebut dilakukan pada Selasa, 13 Oktober 2026, dan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk keperluan penyidikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa mobil mewah tersebut diduga kuat tidak hanya digunakan sebagai kendaraan pribadi, melainkan juga untuk menunjang berbagai aktivitas ilegal, termasuk dalam proses pengumpulan uang yang menjadi objek dalam operasi tangkap tangan (OTT) sebelumnya.
Daftar Tersangka dan Keterlibatan Pihak Terkait
Kasus ini telah menyeret total delapan orang tersangka yang memiliki posisi strategis di pemerintahan maupun sektor swasta. Berdasarkan data penyidikan, berikut adalah profil para tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor dan penerimaan lainnya:
| Nama Tersangka | Jabatan/Afiliasi |
|---|---|
| Arif Sugiyanto | Mantan Bupati Kebumen (Orang Kepercayaan Menteri) |
| Sontang Coin Manurung | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I |
| Fahd El Fouz (Fahd A Rafiq) | Politikus Partai Golkar |
| Adrianto Pitojo Adhi | Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk |
| Lampri | Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN |
| Muhammad Fakhry | Orang Kepercayaan Menteri ATR/BPN |
| Erwin | Orang Kepercayaan Menteri ATR/BPN |
| Rizal Pahlevi | Tersangka Terkait |
Penyidik menyebutkan bahwa arif sugiyanto bersama beberapa tersangka lainnya merupakan orang-orang kepercayaan dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Hal ini memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang di internal kementerian untuk memuluskan kepentingan pengurusan sertifikat lahan di wilayah Kabupaten Bogor.
Pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid
Di tengah penyitaan aset milik arif sugiyanto, sorotan publik kini beralih kepada Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. KPK telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron sebagai saksi pada pekan ini setelah sebelumnya ia mangkir dari panggilan pada Rabu (7/10/2026) dengan alasan agenda internal kementerian.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya kehadiran Nusron untuk memberikan klarifikasi terkait keterkaitan orang-orang dekatnya dalam kasus ini. KPK berharap komitmen Nusron yang sebelumnya menyatakan akan mendukung penegakan hukum dapat dibuktikan dengan kehadirannya di hadapan penyidik. Langkah ini krusial untuk menelusuri apakah ada aliran dana atau instruksi khusus terkait pemberian suap senilai Rp1,5 miliar untuk membuka blokir sertifikat HGB tersebut.
Modus Operandi dan Total Kerugian
Berdasarkan hasil investigasi, praktik korupsi ini mencakup dua bidang utama, yakni pengurusan layanan publik terkait sertifikasi tanah dan pengelolaan sumber daya manusia di internal kementerian. Dalam operasi tangkap tangan pada bulan September, KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan perangkat elektronik dengan nilai fantastis mencapai Rp106,3 miliar. Penyitaan Land Cruiser milik arif sugiyanto menjadi bagian dari upaya penelusuran aliran uang yang lebih dalam untuk memastikan seluruh aset hasil kejahatan dapat disita oleh negara.
Hingga saat ini, penyidik masih terus menggali peran masing-masing tersangka guna melengkapi berkas perkara. Meskipun status tersangka telah ditetapkan, seluruh pihak yang terlibat masih memiliki hak praduga tak bersalah hingga adanya putusan inkrah dari pengadilan.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi birokrasi di Indonesia mengenai bahaya kolusi antara pejabat publik dan pengembang swasta dalam pengurusan lahan. Fokus KPK kini adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang mengalir secara ilegal dalam skandal ATR/BPN ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Leave a comment