Kabar YPU – 09 September 2026 | Upaya negara dalam mengamankan kekayaan yang hilang akibat tindak pidana maupun sengketa lahan kini menghadapi tantangan yang kompleks. Peran badan pemulihan aset menjadi krusial dalam memastikan harta kekayaan negara dapat kembali ke tangan pemerintah untuk kepentingan rakyat, namun dalam praktiknya, berbagai kendala mulai dari birokrasi hingga masalah ekonomi seringkali menjadi penghambat utama.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen pada Selasa (8/9/2026), Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Patris Yusrian Jaya, mengungkapkan adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara pihaknya dengan pihak pengadilan. Masalah utama muncul saat BPA hendak mendapatkan penetapan status atas barang temuan sebelum aset tersebut dapat dieksekusi. Perbedaan interpretasi mengenai status barang di lapangan ini seringkali mengakibatkan proses eksekusi terlambat atau bahkan tidak dapat diselesaikan sama sekali.
Selain kendala administratif, tantangan ekonomi juga menghantui proses pengembalian kekayaan negara. Patris menjelaskan bahwa sekitar 30 persen aset rampasan negara yang masuk ke proses lelang ternyata tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara nilai limit lelang dengan ekspektasi pasar. Berikut adalah ringkasan permasalahan dalam proses lelang aset:
- Penentuan Nilai Limit: Harga aset rampasan seringkali dinilai berdasarkan harga pasar umum, sementara pembeli lelang mengharapkan harga di bawah pasar.
- Biaya Pemeliharaan: Selama aset tidak laku, negara harus terus menanggung biaya pengelolaan dan pemeliharaan.
- Aturan Penilaian Ulang: Terdapat aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan jeda waktu tiga bulan sebelum penilaian ulang dapat dilakukan.
- Kendala Administrasi Kendaraan: Kesulitan dalam penerbitan surat kendaraan baru setelah lelang karena adanya persyaratan putusan pengadilan yang terkadang hanya mengatur pembayaran uang pengganti secara umum.
Di sisi lain, keberhasilan pemulihan aset juga terlihat dalam kolaborasi antarlembaga di daerah. Di Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengamankan aset senilai Rp124 miliar setelah melalui pendampingan intensif dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Aset yang mencakup lahan seluas 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk ini meliputi fasilitas publik seperti Taman Hutan Raya (Tahura) Jeruk, Puskesmas, dan Waduk Jeruk yang sebelumnya diklaim oleh pihak lain selama puluhan tahun.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pengembalian aset ini akan segera dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga, terutama dalam menyediakan ruang terbuka hijau. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah, BPN, dan Kejaksaan mampu memecahkan sengketa lahan yang telah berlangsung lama.
Sementara itu, di wilayah Sumatera Utara, PT Agrinas Palma Nusantara (APN) juga menjalankan peran dalam pengelolaan aset titipan dari badan pemulihan aset Kejaksaan Agung dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Di Kabupaten Labuhanbatu Utara, perusahaan memastikan bahwa pengelolaan lahan dilakukan berdasarkan landasan hukum yang kuat melalui koordinasi dengan Forkopimda, kepolisian, dan TNI guna memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai status aset tersebut.
Secara keseluruhan, meskipun badan pemulihan aset terus berupaya maksimal, integrasi regulasi antara lembaga penegak hukum, pengadilan, dan kementerian terkait sangat diperlukan. Sinkronisasi aturan mengenai penetapan status barang dan mekanisme penilaian harga lelang menjadi kunci agar penumpukan aset rampasan tidak terus terjadi dan manfaat ekonomi dari aset tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.
Leave a comment