Skip to content

Mencatat Sejarah Baru! Aturan Baru Polri Ubah Syarat Sidang Etik Menjelang Pemeriksaan Listyo Sigit

Mencatat Sejarah Baru! Aturan Baru Polri Ubah Syarat Sidang Etik Menjelang Pemeriksaan Listyo Sigit
Mencatat Sejarah Baru! Aturan Baru Polri Ubah Syarat Sidang Etik Menjelang Pemeriksaan Listyo Sigit

Kabar YPU – 20 November 2026 | Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah berada di pusaran perhatian publik setelah adanya langkah hukum yang signifikan. Menjelang agenda persidangan yang krusial, aturan baru polri ubah syarat sidang etik menjelang pemeriksaan listyo sigit yang menjadi sorotan tajam para pengamat hukum dan masyarakat luas. Perubahan regulasi ini menandai babak baru dalam sejarah penegakan disiplin internal Korps Bhayangkara, terutama terkait mekanisme pemeriksaan perwira tinggi.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara resmi telah menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan ini diundangkan pada Senin, 16 November 2026, dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799. Penerbitan kebijakan ini dilakukan tepat sebelum rencana sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Skandal Izin Tinggal hingga Pelanggaran WNA: Dinamika Kompleks Dunia Imigrasi Indonesia
Baca juga:
Skandal Izin Tinggal hingga Pelanggaran WNA: Dinamika Kompleks Dunia Imigrasi Indonesia

Terobosan Hierarki: Perwira Rendah Bisa Adili Jenderal

Salah satu poin paling revolusioner dalam regulasi ini adalah perubahan mekanisme susunan majelis sidang. Jika sebelumnya aturan lama (Perpol Nomor 7 Tahun 2022) menerapkan prinsip hierarki yang sangat ketat, di mana ketua atau anggota majelis wajib memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari yang diperiksa, kini keadaan berubah total. Melalui aturan baru polri ubah syarat sidang etik menjelang pemeriksaan listyo sigit ini, anggota majelis KKEP kini diperbolehkan memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (3) Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Perubahan ini dianggap sebagai solusi strategis untuk mengatasi hambatan administratif yang selama ini terjadi ketika seorang jenderal bintang empat harus menjalani sidang etik, mengingat pilihan pimpinan sidang yang memiliki pangkat lebih tinggi sangatlah terbatas dalam struktur kepolisian.

Sembilan Perubahan Signifikan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026

Selain mengenai susunan majelis, aturan baru ini membawa sejumlah perubahan mendalam dalam tata cara penegakan kode etik. Berikut adalah ringkasan perubahan utama yang diatur dalam Perpol terbaru:

Lawan Vonis 9 Tahun Penjara, Tim Hukum Nadiem Makarim Resmi Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung
Baca juga:
Lawan Vonis 9 Tahun Penjara, Tim Hukum Nadiem Makarim Resmi Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung
  • Mekanisme Sidang Daring: Terduga pelanggar kini dapat menghadiri sidang secara langsung maupun melalui media elektronik (daring) dengan persetujuan Ketua Majelis KKEP, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2).
  • Hak Banding: Hak mengajukan banding kini dibatasi hanya untuk anggota Polri yang dinyatakan bersalah, tidak lagi mencakup pasangan, anak, atau orang tua pelanggar.
  • Tindak Lanjut Audit: Hasil audit investigasi wajib ditindaklanjuti melalui gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, SDM, hukum, serta Propam.
  • Batas Waktu Panggilan: Surat panggilan pemeriksaan kini disampaikan paling lambat tiga hari kalender sebelum pemeriksaan, mengubah aturan sebelumnya yang menggunakan hitungan hari kerja.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa rencana persidangan Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perumusan regulasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa aturan baru polri ubah syarat sidang etik menjelang pemeriksaan listyo sigit dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum terhadap pejabat setingkat bintang empat.

Kasus Penyadapan Ilegal dan Ujian Integritas Polri

Langkah hukum ini berawal dari penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini menjadi ujian integritas yang sangat berat bagi institusi Polri. Publik menantikan apakah proses penegakan etika ini mampu membuktikan bahwa tidak ada pejabat di tubuh kepolisian yang kebal hukum.

Sebelum pemeriksaan Listyo Sigit dilaksanakan, Polri telah lebih dahulu menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada dua perwira tinggi lainnya, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, dalam perkara yang sama. Dengan adanya aturan baru polri ubah syarat sidang etik menjelang pemeriksaan listyo sigit, mekanisme persidangan diharapkan berjalan lebih efektif dan transparan tanpa terhalang kendala pangkat.

Ruben Onsu dijadikan tersangka, berikut kronologi lengkap kasus investasi yang memicu sorotan publik
Baca juga:
Ruben Onsu dijadikan tersangka, berikut kronologi lengkap kasus investasi yang memicu sorotan publik

Secara keseluruhan, perubahan regulasi ini mencerminkan upaya Polri untuk melakukan modernisasi dalam sistem penegakan disiplin internal. Meskipun menuai berbagai interpretasi, fokus utama tetap pada bagaimana majelis KKEP dapat menjalankan fungsinya secara objektif dalam memeriksa pelanggaran etik yang melibatkan pucuk pimpinan tertinggi kepolisian, guna menjaga marwah institusi di mata hukum dan masyarakat.

Leave a comment

Tinggalkan Balasan