Perkuat Akses Keadilan di Pangkal Pinang: Kanwil Kemenkum Babel Optimalkan Peran Posbankum Kelurahan

Kabar YPU – 03 September 2026 | Upaya pemerataan akses hukum bagi masyarakat terus digalakkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel). Di tengah dinamika sosial yang berkembang, penguatan layanan bantuan hukum di wilayah pangkal pinang menjadi prioritas utama guna memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan terjangkau hingga ke tingkat akar rumput.

Pada Selasa, 1 September 2026, sebuah langkah strategis diambil melalui kegiatan Pembinaan Posbankum Kelurahan Se-Kota Pangkal Pinang Tahun 2026. Bertempat di Aula Kantor Pemerintah Kota Pangkal Pinang, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari para lurah, paralegal, serta calon paralegal dari seluruh kelurahan di wilayah tersebut. Agenda ini merupakan tindak lanjut nyata dari pembentukan 393 Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah diresmikan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia pada Mei lalu.

Baca juga:

Polemik Prajurit TNI: Antara Klarifikasi Lahan Sengketa dan Kontroversi Putusan Kasus Air Keras

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, menegaskan bahwa Posbankum harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan hukum. “Posbankum harus memberikan manfaat nyata dan menjadi pintu pertama bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum. Fungsinya adalah memudahkan masyarakat memperoleh layanan bantuan hukum secara dekat dan tanpa biaya yang memberatkan,” tegasnya dalam forum tersebut.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tarmin, yang mewakili Gubernur Babel, serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pangkal Pinang, Agustu Afendi, yang mewakili Wali Kota. Kehadiran jajaran pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, camat, hingga para paralegal mempertegas komitmen kolektif dalam membangun ekosistem hukum yang inklusif.

Baca juga:

Berapa Besaran Biaya Pelepasan Status WNI Menurut Aturan Terbaru? Simak Rincian Tarif yang Ditetapkan Pemerintah

Selain fokus pada penguatan peran Posbankum, Kanwil Kemenkum Babel juga tengah melakukan langkah inovatif lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Berikut adalah beberapa poin utama dalam agenda pengembangan layanan Kanwil Kemenkum Babel:

• Optimalisasi Paralegal: Melakukan pembinaan intensif agar paralegal mampu menjadi ujung tombak penyelesaian permasalahan hukum sehari-hari di masyarakat.
• Benchmarking Internasional: Persiapan kunjungan studi banding ke Denmark untuk mempelajari inovasi layanan administrasi kekayaan intelektual berbasis teknologi digital.
• Digitalisasi Layanan: Penguatan ekosistem kekayaan intelektual guna memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat umum.

Di sisi lain, masyarakat di wilayah pangkal pinang juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG untuk Kamis, 3 September 2026, kondisi cuaca di kota ini diperkirakan akan didominasi oleh kondisi berawan hingga berawan tebal. Hal ini berbeda dengan beberapa wilayah lain di Indonesia yang berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan disertai petir akibat adanya bibit siklon tropis di Samudra Pasifik.

Baca juga:

Ruben Onsu dijadikan tersangka, berikut kronologi lengkap kasus investasi yang memicu sorotan publik

Dengan sinergi antara penguatan infrastruktur hukum melalui Posbankum dan kesiapsiagaan terhadap kondisi lingkungan, diharapkan kualitas hidup dan kepastian hukum masyarakat di pangkal pinang dapat terus meningkat. Langkah-langkah strategis ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang merata, profesional, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat.