Menuju Target 2027: Strategi Agresif Pemerintah Kejar Penerimaan Pajak dan Mitigasi Risiko Fiskal

Kabar YPU – 01 September 2026 | Pemerintah tengah bersiap menghadapi tantangan besar dalam mencapai target penerimaan negara pada tahun 2027. Dalam upaya memperkuat struktur keuangan negara, direktorat jenderal pajak menjadi garda terdepan untuk menutup celah kebocoran penerimaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai strategi baru yang lebih efisien dan terukur.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa target penerimaan pajak tahun 2027 telah dipatok sebesar Rp2.591,4 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 12,14% dibandingkan proyeksi tahun ini yang sebesar Rp2.310,8 triliun. Untuk mengejar target ambisius tersebut, fokus utama pemerintah adalah meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan bea cukai dengan meminimalkan kebocoran yang selama ini terjadi.

Baca juga:

Nasib Nasabah BPR Pasar Raya Kuta Setelah Izin Usaha Dicabut OJK: Kapan Dana Cair?

Penindakan Sektor Industri dan Penutupan Celah Kebocoran

Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah melakukan pemeriksaan intensif terhadap wajib pajak badan, khususnya di sektor industri baja. Purbaya menyoroti adanya dugaan pelanggaran ketentuan PPN, PPh, hingga aturan ekspor-impor oleh sejumlah perusahaan baja asal China. Kebocoran dari sektor ini saja diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 triliun.

Langkah tegas ini tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan uang negara, tetapi juga untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Tanpa penindakan terhadap perusahaan yang mengemplang pajak, perusahaan lokal berisiko kehilangan daya saing. Oleh karena itu, direktorat jenderal pajak akan memperkuat pengawasan agar tidak ada ketimpangan dalam kewajiban perpajakan antara pemain asing dan domestik.

Menariknya, pemerintah menegaskan bahwa pencapaian target 2027 tidak akan dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Sebaliknya, strategi yang akan dijalankan adalah:

Baca juga:

Dinamika Pasar Modal Global: Dari Transisi Kepemimpinan Buffett hingga Gejolak Saham Teknologi AI

• Perluasan basis pajak untuk menjangkau subjek pajak baru.
• Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan yang lebih ketat.

Menepis Isu Pajak Kontrakan dan Tantangan Restitusi

Di tengah upaya penguatan penerimaan, muncul berbagai isu di masyarakat, termasuk rumor mengenai adanya pajak baru khusus untuk rumah kontrakan pada tahun 2027. Menanggapi kegaduhan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat direktorat jenderal pajak, Inge Diana Rismawanti, memberikan klarifikasi bahwa hal tersebut hanyalah rumor. Pajak atas sewa tanah dan bangunan sebenarnya telah diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2017 dengan tarif PPh Final sebesar 10%.

Namun, tantangan lain muncul dari sektor industri yang justru mengeluhkan lambatnya proses pencairan restitusi PPN. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, memperingatkan bahwa keterlambatan restitusi dapat mengancam kelangsungan usaha, bahkan memicu gelombang PHK hingga risiko pailit bagi pabrik-pabrik di daerah seperti Jawa Timur.

Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Mitigasi Risiko Bencana

Selain di tingkat pusat, penguatan fiskal juga dilakukan di tingkat daerah. Di Sumatera Utara, Gubernur Bobby Nasution tengah mempertimbangkan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis potensi daerah. Melalui kebijakan opsen, penerimaan pajak kendaraan akan dialokasikan langsung ke kabupaten/kota untuk mendorong pemerataan pembangunan.

Baca juga:

Dinamika Rupiah di Tengah Gejolak Global: Antara Pelemahan Kurs dan Rekor Kesejahteraan Petani

Sementara itu, untuk melindungi stabilitas fiskal dari ancaman bencana alam, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan meluncurkan sistem ARISE (adaptive regional integrated system for fiscal resilience). Sistem ini bekerja dengan mengintegrasikan analisis risiko bencana dan estimasi dampak ekonomi terhadap fiskal daerah. Implementasi awal telah dilakukan di Bali dan akan diperluas ke Aceh, DKI Jakarta, NTT, serta Sulawesi Tengah.

Secara keseluruhan, langkah pemerintah dalam memperkuat direktorat jenderal pajak, memperbaiki sistem restitusi, serta menyiapkan mitigasi risiko bencana merupakan upaya komprehensif untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama agar target penerimaan negara dapat tercapai tanpa membebani pelaku usaha secara tidak adil.