Kritik Pedas Amien Rais: Dari Dugaan Mangkraknya IKN Hingga Desakan Periksa Jokowi Lewat UU Perampasan Aset
Kabar YPU – 07 September 2026 | Tokoh reformasi senior, amien rais, kembali menjadi pusat perhatian publik setelah melontarkan rangkaian kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah Indonesia. Dalam berbagai pernyataannya baru-baru ini, politisi senior tersebut menyoroti kegagalan pengelolaan sumber daya alam, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai tidak tepat sasaran, hingga desakan agar Presiden Joko Widodo menjadi target utama jika Undang-Undang Perampasan Aset disahkan oleh DPR.
Salah satu poin paling kontroversial yang disampaikan adalah mengenai masa depan IKN. Amien Rais menilai mega-proyek yang telah menyedot anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah tersebut merupakan sebuah kesia-siaan. Ia menyoroti kondisi geografis wilayah tersebut yang menurutnya tidak layak dihuni sebagai ibu kota negara.
- Masalah Topografi: Kondisi tanah yang bergunung-gunung dinilai menyulitkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
- Krisis Air: Ketersediaan air bersih menjadi tantangan besar karena kondisi air yang payau.
- Efisiensi Anggaran: Penggunaan dana ratusan triliun dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Selain masalah IKN, amien rais juga menyoroti kedaulatan ekonomi bangsa yang dianggap masih rapuh. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang terus mengalir ke luar negeri tanpa pengawasan yang ketat. Menurutnya, meskipun Indonesia sudah merdeka selama 81 tahun, bangsa ini belum sepenuhnya berdaulat secara ekonomi karena kekayaan alamnya terus dikuras oleh kekuatan asing.
Ia menyindir sikap para pemimpin daerah hingga presiden yang dianggap hanya “tingak-tinguk” atau sekadar melihat tanpa melakukan tindakan nyata untuk menghentikan pengangkutan SDA ke luar negeri. “Kita sudah merdeka, tapi apakah kita berdaulat? Jawabannya belum,” tegasnya dalam sebuah tayangan video di kanal YouTube pribadinya.
Terkait penegakan hukum, Amien Rais memberikan pesan kuat mengenai implementasi UU Perampasan Aset. Ia menyatakan bahwa jika undang-undang tersebut benar-benar disahkan, maka pemeriksaan terhadap aset-aset milik Presiden Joko Widodo harus menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan negara selama satu dekade terakhir.
Tak hanya menyasar pemerintahan sebelumnya, amien rais juga memberikan peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan agar pemerintahan baru tidak hanya terjebak dalam retorika dan janji-janji manis tanpa realisasi konkret, terutama dalam hal pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi tuntutan besar masyarakat.
| Isu Utama | Kritik Amien Rais |
|---|---|
| Proyek IKN | Anggaran ratusan triliun sia-sia, lokasi tidak layak huni. |
| Kedaulatan SDA | Kekayaan alam dikuras asing, pemerintah kurang tegas. |
| Penegakan Hukum | Desakan pemeriksaan aset Jokowi melalui UU Perampasan Aset. |
| Kepemimpinan | Peringatan untuk Prabowo agar tidak hanya sekadar berpidato. |
Di sisi lain, keterlibatan tokoh-tokoh nasional dalam diskusi mengenai amandemen UUD 1945 juga menjadi sorotan. Ketidakhadiran beberapa tokoh pro-amandemen dalam forum diskusi akademik baru-baru ini memicu spekulasi di kalangan aktivis. Hal ini menambah dinamika politik nasional di tengah upaya masyarakat sipil untuk mengawal konstitusi dan keadilan sosial.
Secara keseluruhan, rentetan kritik yang dilontarkan oleh amien rais mencerminkan keresahan mendalam mengenai tata kelola negara, mulai dari aspek pembangunan infrastruktur, kedaulatan sumber daya alam, hingga integritas hukum. Tantangan besar bagi pemerintahan saat ini adalah membuktikan bahwa janji-janji kedaulatan dan pemberantasan korupsi bukan sekadar narasi politik, melainkan tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Post Comment