Skip to content

Dinamika PDI Perjuangan: Dari Polemik APBD NTB hingga Pemecatan Kader di Surabaya

Dinamika PDI Perjuangan: Dari Polemik APBD NTB hingga Pemecatan Kader di Surabaya
Dinamika PDI Perjuangan: Dari Polemik APBD NTB hingga Pemecatan Kader di Surabaya

Kabar YPU – 16 September 2026 | Partai PDI Perjuangan tengah menghadapi berbagai dinamika politik dan internal yang cukup signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari aksi mogok pembahasan anggaran di Nusa Tenggara Barat hingga keputusan tegas mengenai pemecatan kader di Surabaya, partai berlambang banteng moncong putih ini menunjukkan sikap keras terhadap isu-isu yang dianggap menyimpang dari garis perjuangan partai.

Konflik Anggaran di DPRD NTB

Di Nusa Tenggara Barat, dinamika politik terjadi di ruang sidang DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026. Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) yang diisi oleh kader PDI Perjuangan, bersama dengan Fraksi Gerindra, melontarkan kritik tajam terhadap Nota Keuangan yang diajukan Pemerintah Provinsi NTB.

Ganjar Pranowo Pilih Cuek Terhadap Drama Jokowi-Megawati: Fokus pada Kesejahteraan Rakyat!
Baca juga:
Ganjar Pranowo Pilih Cuek Terhadap Drama Jokowi-Megawati: Fokus pada Kesejahteraan Rakyat!

Anggota Fraksi PPR, Abdul Rahim alias Bram, menegaskan bahwa APBD tidak boleh hanya menjadi dokumen formalitas angka-angka di atas kertas. Ia menyoroti adanya ketidaksinkronan data dalam dokumen tersebut. Berikut adalah beberapa poin krusial yang menjadi catatan Fraksi PPR:

  • Ketidaksesuaian Data Belanja Transfer: Terdapat perbedaan perhitungan di mana belanja transfer tertulis turun 39,16 persen, namun secara matematis selisihnya hanya sekitar 5,26 persen atau Rp 49 miliar.
  • Transparansi Pendapatan: Adanya selisih target pendapatan sebesar Rp 50 miliar antara dokumen TAPD dan Nota Keuangan yang memerlukan penjelasan mendalam.
  • Efektivitas Program: Program Desa Berdaya senilai Rp 300 juta per desa dikritisi agar tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi harus berdampak nyata pada lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
  • Defisit dan BUMD: Sorotan terhadap dana earmarked pada defisit sebesar Rp 369 miliar serta efektivitas kinerja BUMD.

Akibat berbagai kejanggalan tersebut, empat legislator PDI Perjuangan NTB yang terdiri dari Abdul Rahim, Made Slamet, Raden Nuna Abriadi, dan Suhaim mengambil sikap politik melalui minderheidsnota atau catatan keberatan, yang berujung pada keputusan untuk menarik diri dari pembahasan tersebut.

Pemecatan Kader Akibat Pelanggaran Kode Etik

Sementara itu di Jawa Timur, DPP PDI Perjuangan mengambil langkah disiplin organisasi dengan memecat Achmad Hidayat, seorang anggota DPC PDI Perjuangan Surabaya. Keputusan ini tertuang dalam SK DPP Nomor 105/KPTS/DPP/2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Kawal Demo DPR, Menko Polkam Djamari Chaniago Tegaskan Tak Ada Penyekatan Massa dan Pantau Pergerakan Perusuh
Baca juga:
Kawal Demo DPR, Menko Polkam Djamari Chaniago Tegaskan Tak Ada Penyekatan Massa dan Pantau Pergerakan Perusuh

Pemecatan ini dipicu oleh tindakan Achmad Hidayat yang dianggap melakukan pelanggaran kode etik berat. Hal ini bermula setelah ia melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, yang kemudian diikuti dengan permintaan agar partai mempertimbangkan rehabilitasi politik terhadap Joko Widodo. DPP menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai dan mencederai martabat serta kehormatan organisasi.

Sebelumnya, sosok Hidayat juga sempat menjadi sorotan publik setelah video amukannya di kantor DPC PDI Perjuangan Surabaya viral di media sosial. Dalam insiden tersebut, ia sempat membawa keris dan melakukan aksi nekat yang mengharuskan petugas satgas partai bertindak cepat untuk mengamankannya.

Apresiasi Sektor Olahraga di Jakarta

Di sisi lain, dalam ranah pengabdian masyarakat, kader PDI Perjuangan juga menunjukkan eksistensinya melalui dukungan terhadap prestasi pemuda. Hardiyanto Kenneth, yang menjabat sebagai Kepala BAGUNA DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, memberikan apresiasi tinggi kepada kontingen atlet pelajar Jakarta Barat yang berhasil meraih juara umum pada Popprov DKI Jakarta 2026.

Peta Politik 2029: Hasil Survei SMRC Ungkap Kejutan Elektabilitas dan Kualitas Kepemimpinan Tokoh Nasional
Baca juga:
Peta Politik 2029: Hasil Survei SMRC Ungkap Kejutan Elektabilitas dan Kualitas Kepemimpinan Tokoh Nasional

Dalam penyerahan bonus di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kenneth menekankan pentingnya peran pelatih dalam mencetak atlet berprestasi. Ia juga berkomitmen untuk terus konsisten memberikan dukungan bagi dunia olahraga jika prestasi serupa dapat dipertahankan di masa mendatang.

Rangkaian peristiwa ini menggambarkan wajah PDI Perjuangan yang sedang aktif bergerak di berbagai lini, mulai dari fungsi pengawasan anggaran di daerah, penegakan disiplin internal yang ketat, hingga dukungan nyata terhadap pengembangan potensi pemuda di ibu kota.

Leave a comment

Tinggalkan Balasan