Ketua Komisi XII DPR dorong wacana penggabungan Badan Geologi dengan BMKG demi sinergi data geofisika nasional
Ketua Komisi XII DPR menegaskan bahwa penggabungan Badan Geologi (BIG) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi wacana penting untuk meningkatkan sinergi data geofisika nasional. Pada tanggal 8 September 2026, Mekeng, ketua komisi, mengungkapkan pandangannya kepada wartawan bahwa usulan Presiden menempatkan lembaga yang memiliki tugas dan tujuan serupa dalam satu struktur akan membawa efisiensi. Ia menekankan bahwa Komisi XII akan mendukung usulan tersebut apabila dibahas secara resmi di DPR.
Ruang Lingkup Penggabungan dan Latar Belakang
Penggabungan BIG dan BMKG tidak muncul begitu saja. Pada rapat terbatas (ratas) penanganan bencana yang diadakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada 7 September 2026, Presiden Prabowo telah membahas potensi integrasi kedua lembaga. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet, kepala badan/lembaga, serta kepala daerah yang terdampak bencana. Prabowo menilai bahwa upaya pemerintah dalam mitigasi bencana telah mencapai tingkat maksimal, namun ia tetap bersikeras bahwa pemantauan potensi bencana, termasuk erupsi gunung berapi, harus terus diperkuat.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyoroti bahwa Indonesia berada di Ring of Fire, sehingga potensi erupsi masih tinggi di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Halmahera. Ia menyatakan bahwa data dan informasi dari BIG serta BMKG harus dapat saling terintegrasi agar respons terhadap bencana dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Meskipun belum ada keputusan akhir, Presiden menyatakan bahwa integrasi lembaga tersebut masih dalam tahap pertimbangan.
Peran Komisi XII DPR dalam Proses Penggabungan
Ketua Komisi XII DPR, Mekeng, menegaskan bahwa komisi ini akan mendukung usulan penggabungan bila dibahas secara resmi di DPR. Ia menilai bahwa penggabungan tersebut dapat mempermudah koordinasi antara lembaga penyedia data geofisika dan lembaga pemantau cuaca serta iklim. Mekeng menambahkan bahwa efisiensi organisasi akan tercapai dengan menghilangkan tumpang tindih fungsi dan memanfaatkan sumber daya manusia serta teknologi yang sudah ada.
Menurut Mekeng, “Jika ada usulan rapat tentang ini, kita akan mendukung usulan Presiden.” Ia menganggap bahwa penggabungan BIG dan BMKG adalah langkah yang positif bagi pembangunan sistem peringatan dini bencana yang lebih komprehensif. Komisi XII DPR berpotensi menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga data yang dihasilkan dapat langsung diterapkan dalam kebijakan mitigasi bencana di tingkat lokal.
Manfaat Sinergi Data Geofisika Nasional
Integrasi BIG dan BMKG diharapkan dapat menghasilkan sistem pemantauan bencana yang lebih holistik. BIG, yang fokus pada geologi, menyediakan data tentang potensi gempa bumi, longsor, dan erupsi gunung berapi. Sementara BMKG, yang berfokus pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika, mengumpulkan data cuaca, iklim, serta sistem peringatan dini gempa dan tsunami. Dengan menggabungkan kedua sumber data ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran lengkap tentang kondisi geofisika dan meteorologi, sehingga respons terhadap bencana dapat lebih cepat dan akurat.
Selain itu, sinergi data akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam merencanakan kebijakan mitigasi bencana jangka panjang. Data geofisika yang terintegrasi dapat membantu penentuan zona rawan bencana, perencanaan infrastruktur, serta penempatan fasilitas penanggulangan bencana. Dengan demikian, integrasi lembaga ini tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Potensi Tantangan dan Pertimbangan Lain
Walaupun potensi manfaatnya besar, integrasi BIG dan BMKG juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satu isu utama adalah perbedaan budaya organisasi dan prosedur operasional antara kedua lembaga. BIG dan BMKG memiliki latar belakang akademik dan metodologi yang berbeda, sehingga proses integrasi memerlukan perencanaan matang dan pelatihan lintas fungsi.
Selain itu, penggabungan lembaga publik seringkali memerlukan perubahan struktur organisasi, alokasi anggaran, dan penyesuaian kebijakan. Mekeng menekankan pentingnya pembahasan resmi di DPR agar semua pihak dapat memahami dan mendukung proses transformasi ini. Tanpa dukungan legislatif yang kuat, perubahan struktural dapat menghadapi hambatan birokrasi dan resistensi internal.
Kesimpulan
Penggabungan Badan Geologi dan BMKG menjadi wacana penting bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan sinergi data geofisika nasional. Usulan Presiden Prabowo, yang didukung oleh Ketua Komisi XII DPR, Mekeng, menandai langkah strategis untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas lembaga pemerintah dalam mitigasi bencana. Dengan integrasi data geologis dan meteorologi, Indonesia dapat memperkuat sistem peringatan dini, merencanakan kebijakan mitigasi jangka panjang, dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Proses ini memerlukan dukungan legislatif dan kolaborasi lintas lembaga agar dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara.
Post Comment