Kabar YPU – 13 September 2026 | Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS yang berlangsung di New Delhi, India, pada Sabtu (12/9/2026), menjadi panggung bagi para pemimpin negara berkembang untuk menyuarakan tuntutan perubahan fundamental terhadap sistem internasional. Salah satu isu paling krusial yang mendominasi jalannya pertemuan adalah desakan untuk merombak struktur dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa agar lebih representatif terhadap realitas geopolitik saat ini.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam pidatonya menegaskan bahwa perluasan keanggotaan dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa merupakan langkah yang tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, peningkatan keterwakilan negara-negara dari kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin sangat penting untuk memperkuat peran sentral PBB dalam urusan global. Putin menekankan bahwa tanpa reformasi ini, PBB akan kesulitan menjalankan fungsinya secara efektif di tengah dinamika dunia yang terus berubah.
Senada dengan Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi turut memberikan pernyataan tajam mengenai ketimpangan peran negara-negara Global South. Modi menyoroti paradoks di mana negara-negara berkembang seringkali berada di garis depan saat menghadapi krisis global, namun justru berada di barisan belakang dalam proses pengambilan keputusan di tingkat internasional. Ia menegaskan bahwa reformasi dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa harus mencakup aspek representasi, responsivitas, dan pembuatan aturan yang lebih adil.
Selain isu keamanan, para pemimpin BRICS juga menyoroti urgensi reformasi pada lembaga-lembaga ekonomi internasional. Berikut adalah beberapa poin utama terkait tuntutan reformasi lembaga ekonomi global:
- Dana Moneter Internasional (IMF): Perlunya penyesuaian hak suara dan posisi kepemimpinan agar mencerminkan realitas pertumbuhan ekonomi terkini.
- Bank Dunia: Menuntut perubahan prioritas kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan negara-negara berkembang.
- Organisasi Perdagangan Dunia (WTO): Menekankan perlunya sistem perdagangan yang tidak memihak dan mampu menghadapi tantangan ekonomi modern.
Putin menambahkan bahwa lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO saat ini mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan realitas politik dan ekonomi dunia yang dinamis. Meskipun ia mengakui lembaga-lembaga tersebut tetap menjadi saluran dialog penting, koordinasi yang lebih kuat di antara anggota BRICS di dalam lembaga-lembaga tersebut sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan.
Di tengah ketegangan geopolitik yang tinggi—termasuk konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina—para pemimpin BRICS juga mengeluarkan pernyataan bersama mengenai stabilitas keamanan. Mereka mengecam penerapan sanksi sepihak yang tidak mendapat persetujuan dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa, karena dinilai merusak hukum internasional dan prinsip Piagam PBB. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada perlindungan infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir damai di wilayah konflik.
Dalam pandangan Putin, transisi menuju tatanan dunia multipolar saat ini tengah menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang masih memegang pola pikir kolonial. Ia mengkritik upaya-upaya untuk membendung kekuatan ekonomi baru melalui perang tarif, sanksi ekonomi, hingga penggunaan kekuatan militer secara brutal. BRICS, menurutnya, telah memantapkan diri sebagai pusat utama tata kelola global yang mengandalkan kemampuan intelektual dan teknologi untuk mendorong multilateralisme yang lebih inklusif.
Pertemuan KTT ke-18 ini menegaskan bahwa blok BRICS tidak lagi sekadar kelompok ekonomi, melainkan kekuatan politik yang signifikan dalam menantang dominasi lama. Dengan menyerukan reformasi pada dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa dan lembaga keuangan global, BRICS berupaya menciptakan sistem dunia baru yang lebih setara, di mana suara negara-negara berkembang memiliki bobot yang nyata dalam menentukan arah masa depan peradaban manusia.
Leave a comment