Bappenas Mengidentifikasi Faktor-Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Dari Infrastruktur hingga Kebijakan Fiskal, dan Upaya Mengatasinya

Dalam upaya mempercepat transformasi menuju negara maju, Bappenas menyoroti faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melampaui sekadar aspek ekonomi, melainkan juga regulasi dan kelembagaan.

Penemuan Melalui Growth Diagnostic Bappenas dan Harvard University

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, mengungkapkan hasil kajian growth diagnostic yang dilakukan bersama Harvard University. Kajian ini berhasil mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam konferensi bersama Bappenas dan Asian Development Bank Institute (ADBI) di Jakarta, Eka menegaskan bahwa hambatan utama bukan hanya berasal dari sisi ekonomi, tetapi juga regulasi dan kelembagaan.

Baca juga:

Ekspansi Strategis dan Aksi Sosial: Langkah Besar Grup Sinarmas di Tahun 2026

Kendala Regulasi dan Kelembagaan: Kunci Perubahan Struktural

Menurut Eka, pembenahan regulasi dan kelembagaan menjadi krusial karena visi pembangunan dan strategi yang jelas saja belum cukup untuk membawa Indonesia mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan kerangka regulasi dan kelembagaan yang konsisten, disertai dukungan pendanaan dan investasi untuk mempercepat pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan menuju negara maju.

Peran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045

Indonesia saat ini memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menjadi landasan strategis. Namun, Eka menambahkan bahwa pembenahan kelembagaan menjadi penting untuk memastikan berbagai kebijakan pembangunan tidak berhenti pada dokumen, tetapi dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJPN harus didukung oleh regulasi yang memudahkan implementasi dan kelembagaan yang responsif terhadap dinamika pembangunan.

Baca juga:

Menkeu Suahasil mengungkapkan defisit APBN Agustus 2026 sebesar Rp 240,1 triliun, menyoroti tekanan anggaran nasional

Dampak Penghambat terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Regulasi yang tidak efisien dapat menunda proyek infrastruktur, menghambat investasi asing, dan mempersulit pengembangan industri. Kelembagaan yang kurang responsif menimbulkan birokrasi yang berat, mengurangi kepercayaan investor, serta memperlambat aliran modal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat mencapai target, dan Indonesia tetap terjebak dalam siklus pertumbuhan yang tidak optimal.

Strategi Mengatasi Hambatan

Bappenas menyarankan beberapa langkah konkret. Pertama, reformasi regulasi untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi. Kedua, penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Ketiga, penyesuaian kebijakan fiskal agar lebih mendukung investasi produktif. Keempat, integrasi antara RPJPN dan kebijakan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan digitalisasi.

Baca juga:

Proyeksi Global Prediksi Permintaan Batu Bara Menurun, Hanya Negara X Diperkirakan Tetap Mempertahankan Pertumbuhan Ekspor

Kesimpulan: Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Dengan menyoroti hambatan regulasi dan kelembagaan, Bappenas menunjukkan bahwa solusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya terletak pada peningkatan dana atau investasi, melainkan pada pembenahan sistem yang mendasari. Melalui reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan dukungan kebijakan fiskal, Indonesia dapat mempercepat transformasi menuju negara maju dan mewujudkan potensi ekonomi yang lebih besar.