×

Agenda Padat Gubernur Pramono Anung: Dari Pembukaan POPPROV hingga Menanggapi Protes Pedagang Pasar

Agenda Padat Gubernur Pramono Anung: Dari Pembukaan POPPROV hingga Menanggapi Protes Pedagang Pasar

Agenda Padat Gubernur Pramono Anung: Dari Pembukaan POPPROV hingga Menanggapi Protes Pedagang Pasar

Kabar YPU – 31 Agustus 2026 | Jakarta tengah menjadi pusat perhatian seiring dengan serangkaian agenda penting yang dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta, pramono anung, dalam mengawal berbagai isu krusial di ibu kota. Mulai dari pengembangan potensi atlet muda, penyelesaian infrastruktur pengendalian banjir, perubahan tarif transportasi publik, hingga merespons gelombang protes dari pedagang pasar, langkah-langkah strategis terus diambil untuk memastikan dinamika kota berjalan dengan baik.

Pada Senin (31/8), Pramono Anung secara resmi membuka ajang Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) DKI Jakarta 2026 yang bertempat di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan. Dalam pidato pembukaannya, ia menekankan pentingnya integritas dalam kompetisi. Menurutnya, ajang ini harus menjadi wadah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan disiplin.

Arab Saudi Intervensi Cegat Drone Kiriman Houthi di Dekat Mekkah, Mengamankan Langit Suci dari Ancaman Serangan Udara
Baca juga:
Arab Saudi Intervensi Cegat Drone Kiriman Houthi di Dekat Mekkah, Mengamankan Langit Suci dari Ancaman Serangan Udara

Berikut adalah rincian cabang olahraga yang dipertandingkan dalam POPPROV 2026:

  • Bola Basket
  • Bola Voli
  • Bulu Tangkis
  • Sepak Bola
  • Sepak Takraw

Sebagai bentuk apresiasi, kontingen yang berhasil meraih predikat juara umum pertama akan mendapatkan hadiah spesial berupa tiket gratis masuk ke kawasan wisata Ancol dan Dufan.

Di sisi lain, fokus pemerintah juga tertuju pada pembenahan infrastruktur pengendalian banjir. Pramono Anung memberikan kepastian terkait pembangunan kembali jembatan di Tegal Alur, Jakarta Barat. Jembatan tersebut sebelumnya dibongkar oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk memfasilitasi mobilisasi alat berat dalam proses pengerukan saluran air.

BNPB Menggali Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Bencana Nasional demi Penyusunan Aturan Penanggulangan yang Lebih Efektif
Baca juga:
BNPB Menggali Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Bencana Nasional demi Penyusunan Aturan Penanggulangan yang Lebih Efektif

Meskipun proses pengerukan sempat terhambat akibat aksi vandalisme dan pencurian suku cadang alat berat, Pramono menegaskan bahwa pemerintah akan segera menyelesaikan pengadaan suku cadang pengganti. Setelah pengerukan tuntas, jembatan kayu yang saat ini digunakan akan digantikan dengan konstruksi jembatan beton yang permanen demi keamanan masyarakat.

Terkait mobilitas warga, terdapat kebijakan baru mengenai tarif layanan angkutan umum. Pramono Anung mengonfirmasi bahwa tarif Transjabodetabek rute Blok M – Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp15.000 akan mulai diberlakukan pada Selasa, 1 September 2026. Kebijakan ini telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 685 Tahun 2026. Pembayaran layanan premium ini wajib menggunakan metode uang elektronik nontunai.

Rute Transjabodetabek Tarif Berlaku Keterangan
Blok M – Bandara Soetta Rp15.000 Mulai 1 September 2026
Kalideres – Bandara Soetta Rp2.000 – Rp3.500 Tergantung jam operasional

Namun, di tengah berbagai upaya pembangunan tersebut, tantangan sosial muncul di depan Balai Kota. Puluhan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Sunter Podomoro menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak rencana revitalisasi Pasar Jaya. Para pedagang merasa keberatan dengan biaya penebusan tempat yang dinilai tidak masuk akal, yakni mencapai Rp39 juta hingga Rp49 juta per meter persegi.

Mencekam! Restoran Ikonik Chez Gado Gado di Seminyak Ludes Dilalap Api, Saksi Sebut Balon Helium Jadi Pemicu
Baca juga:
Mencekam! Restoran Ikonik Chez Gado Gado di Seminyak Ludes Dilalap Api, Saksi Sebut Balon Helium Jadi Pemicu

Massa aksi menuntut agar Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno segera mengevaluasi kinerja direksi Perumda Pasar Jaya. Mereka mengkhawatirkan kebijakan revitalisasi ini merupakan kedok untuk mengusir pedagang lama yang telah berjualan selama belasan tahun akibat beban utang hak pakai yang dianggap sepihak.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan kompleksitas kepemimpinan di Jakarta, di mana pemerintah harus menyeimbangkan antara modernisasi infrastruktur, peningkatan kualitas SDM melalui olahraga, efisiensi transportasi, dan perlindungan terhadap ekonomi rakyat kecil di pasar tradisional.

Post Comment

You May Have Missed