Era Baru Suahasil Nazara: Menjaga Kredibilitas Fiskal di Tengah Target Ambisius Presiden Prabowo

Kabar YPU – 15 September 2026 | Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto membawa wajah baru di kursi Kementerian Keuangan. Suahasil Nazara resmi dilantik menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026), membawa mandat besar untuk mengelola kebijakan fiskal negara agar tetap sehat sekaligus mampu mengakomodasi program-program prioritas pemerintah yang ambisius.

Penunjukan Suahasil dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga kesinambungan mesin ekonomi nasional. Sebagai sosok yang telah lama berkecimpung di Kementerian Keuangan, termasuk menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil dianggap tidak memerlukan waktu adaptasi yang lama. Pengalamannya sebagai teknokrat menjadi modal krusial untuk memastikan transisi kepemimpinan ini tidak mengguncang kepercayaan pasar dan investor.

Baca juga:

Kembali ke Kemenkeu: Perjalanan ‘Hibernasi’ Luky Alfirman hingga Dilantik Jadi Wamenkeu

Tantangan Berat: Antara Pertumbuhan dan Disiplin Anggaran

Menteri Keuangan yang baru ini menghadapi tantangan yang kompleks. Di satu sisi, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 6 persen pada tahun 2027. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesehatan APBN dengan menurunkan defisit anggaran menjadi 2,40 persen terhadap PDB pada tahun 2027, dari sebelumnya 2,68 persen pada APBN 2026.

Berikut adalah ringkasan target dan rencana belanja negara yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan anggaran mendatang:

Suahasil menegaskan bahwa arahan utama Presiden adalah menjaga kredibilitas keuangan negara. Ia menekankan bahwa APBN harus berfungsi ganda: sebagai instrumen penumbuh ekonomi sekaligus stabilisator ekonomi Indonesia.

Baca juga:

IHSG Siaga Menanti Keputusan BI, Di Tengah Euforia Wall Street dan Lonjakan Bursa Vietnam

Ekspektasi Pelaku Usaha: Kepastian dan Prediktabilitas

Dunia usaha menyambut pergantian ini dengan sikap waspada namun optimis. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan bahwa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha bukanlah sekadar figur baru, melainkan konsistensi dan kualitas kebijakan setelah masa transisi. Sektor perpajakan, kepabeanan, dan insentif investasi menjadi poin-poin krusial yang terus dipantau.

Ketua Apindo, Shinta W. Kamdani, menyatakan bahwa predictability atau keterprediksian kebijakan sangat penting bagi keputusan bisnis jangka panjang. Hal senada juga disampaikan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Sekretaris Jenderal Hipmi, Anthony Leong, berharap pengalaman panjang Suahasil dapat mencegah adanya perubahan arah kebijakan yang mendadak, sehingga para pengusaha tetap percaya diri untuk melakukan ekspansi dan investasi.

Pekerjaan Rumah: Mengoptimalkan Instrumen Ekonomi

Selain menjaga stabilitas, terdapat sejumlah pekerjaan rumah teknis yang harus diselesaikan oleh Menteri Keuangan baru. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyoroti perlunya keterprediksian kebijakan agar pasar dapat membaca arah ekonomi dengan jelas. Menurutnya, pasar tidak hanya melihat angka defisit, tetapi juga siapa yang menjalankan kebijakan, kapan dilakukan, dan apa dampaknya.

Baca juga:

IHSG Terpuruk ke Level Psikologis 5.000: Efek Domino Suku Bunga The Fed dan Rontoknya Saham Bank Jumbo

Beberapa langkah strategis yang perlu diambil meliputi:

• Optimalisasi Instrumen Ekonomi: Memastikan setiap alat kebijakan negara, seperti penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dijalankan secara sinkron dengan operasi likuiditas Bank Indonesia.
• Kejelasan Target dan Evaluasi: Setiap kebijakan harus memiliki target yang terukur dan mekanisme ‘pintu keluar’ yang jelas agar dapat dihentikan jika tujuan telah tercapai.
• Formalisasi Ekonomi: Mendorong strategi perpajakan melalui formalisasi sektor ekonomi guna meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani sektor riil secara berlebihan.

Dengan beban tanggung jawab yang besar, Suahasil Nazara dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kebutuhan ekspansi fiskal untuk program prioritas dengan disiplin anggaran yang ketat. Keberhasilan transisi ini akan menjadi penentu kredibilitas ekonomi Indonesia di mata dunia internasional dalam beberapa tahun ke depan.