Kabar YPU – 23 Oktober 2026 | Suasana subuh jakarta pada Selasa (20/10/2026) yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi panggung aksi protes yang dramatis. Di kawasan ikonik Bunderan Hotel Indonesia (HI), sekelompok aktivis dari Greenpeace Indonesia melakukan aksi pemanjatan patung Selamat Datang untuk memasang baliho raksasa sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah dua tahun terakhir.
Aksi yang dimulai sejak waktu subuh jakarta tersebut melibatkan enam pemanjat terlatih, termasuk dua perempuan, yang bergerak secara senyap untuk menghindari aparat. Baliho berwarna kuning mencolok dengan tulisan kritis seperti “bencana makin parah, hidup makin susah, apa kerja pemerintah” dan “tangani krisis iklim, turunkan biaya hidup” terpampang nyata di pusat bisnis tersebut. Jeany Sirait, juru kampanye keadilan iklim Greenpeace, menjelaskan bahwa pemilihan waktu subuh dilakukan demi faktor keselamatan para aktivis agar proses pemasangan baliho tidak langsung diinterupsi oleh petugas keamanan.
Namun, aksi ini berakhir dengan ketegangan. Setelah baliho berhasil terpasang, pihak kepolisian bergerak mengamankan para pemanjat. Sebanyak 11 aktivis dilaporkan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Meski sempat terjadi pengamanan, pihak Greenpeace menegaskan bahwa tidak ada kerusakan pada objek cagar budaya Patung Selamat Datang, dan tim hukum kini tengah mendampingi para aktivis yang diamankan dalam proses tersebut.
Ketegangan di ibu kota ini seolah menjadi cerminan dari berbagai isu krusial yang tengah menyelimuti negeri, termasuk persoalan integritas hukum yang mencuat di daerah. Di tengah hiruk-pikuk subuh jakarta yang penuh dinamika, sebuah kabar mengejutkan datang dari sektor hukum terkait dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Muaraenim. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam dakwaannya mengungkapkan adanya upaya sistematis untuk memanipulasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Muaraenim nonaktif, Edison, bersama beberapa pihak lainnya, diduga melakukan upaya untuk memastikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 tetap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam prosesnya, Edison disebut mencoba melakukan lobi kepada pihak BPK Perwakilan Sumatera Selatan, namun permintaan tersebut ditolak karena adanya temuan yang harus melalui reviu pusat.
Lebih lanjut, dakwaan KPK menyebutkan adanya keterlibatan anggota DPRD, termasuk Harmison yang merupakan adik kandung Edison. Ketiganya diduga berangkat ke Jakarta pada pertengahan Mei 2026 untuk mencari bantuan guna mengurangi nilai temuan BPK. Dalam perjalanan tersebut, Harmison dilaporkan menghubungi seorang individu yang memiliki kedekatan dengan tokoh politik tertentu guna mengurus temuan pemeriksaan tersebut.
Fenomena yang terjadi di Jakarta dan daerah ini menunjukkan adanya kontras yang tajam antara aspirasi publik yang disuarakan melalui aksi di jalanan dan realitas tata kelola pemerintahan yang sedang diuji oleh hukum. Sementara warga di Jakarta mulai memulai aktivitas mereka setelah melewati subuh jakarta, isu mengenai transparansi anggaran dan keadilan iklim terus menjadi sorotan utama masyarakat.
Sebagai penutup, rangkaian peristiwa ini memberikan gambaran kompleks mengenai kondisi sosial-politik Indonesia saat ini. Dari aksi protes yang berani di jantung ibu kota hingga pengungkapan skandal korupsi di tingkat daerah, semuanya menekankan pentingnya pengawasan publik dan integritas lembaga negara dalam menjaga stabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Leave a comment