Kabar YPU – 22 Oktober 2026 | Kabupaten Bone tengah berada dalam sorotan tajam seiring dengan berbagai dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari langkah strategis pemerintahan hingga isu miring di ruang digital. Di satu sisi, bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., tengah gencar menjalankan berbagai program pembangunan yang menyentuh sektor fundamental masyarakat. Namun, di sisi lain, ketenangan publik sempat terusik oleh narasi skandal yang menyeret nama pejabat tinggi di wilayah tersebut.
Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, Andi Asman Sulaiman secara nyata turun ke lapangan untuk memastikan program hilirisasi pertanian berjalan maksimal. Melalui Program PM AAS yang mencakup lahan seluas 16.400 hektare—cakupan terluas di Sulawesi Selatan—pemerintah daerah berkomitmen menjadikan Bone sebagai daerah mandiri benih. Salah satu kebijakan revolusioner yang sedang disiapkan adalah rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan seluruh gabah diolah menjadi beras di dalam wilayah Bone sebelum diperbolehkan keluar daerah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi para petani lokal.
Selain fokus pada sektor pertanian, bupati Bone juga menunjukkan perhatian serius terhadap isu lingkungan dan perlindungan masyarakat. Pada Selasa (20/10/2026), ia membuka Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Hutan di Aula Lateya Riduni. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait status lahan dan batas wilayah guna mencegah konflik serta membuka peluang ekonomi bagi warga di sekitar kawasan hutan. Sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga pemerintah desa ditekankan sebagai kunci utama dalam penyelesaian persoalan lahan yang kompleks ini.
Kesiapsiagaan bencana juga menjadi agenda prioritas dalam kepemimpinan saat ini. Melalui kolaborasi antara BPBD Kabupaten Bone dan Tim Penggerak PKK, pelatihan mitigasi bencana digelar untuk memperkuat peran perempuan dalam membangun budaya sadar bencana di tingkat keluarga. Mengingat kondisi kekeringan yang melanda beberapa wilayah, peran kader PKK dinilai sangat strategis untuk menyebarluaskan informasi kewaspadaan hingga ke tingkat dasa wisma.
Namun, di tengah berbagai agenda pembangunan tersebut, stabilitas sosial sempat terguncang oleh unggahan akun Instagram @lambeturah_bone. Akun tersebut sempat menyebarkan narasi mengenai dugaan skandal asmara yang melibatkan seorang Bupati terpilih Pilkada 2024 dan seorang Ketua DPRD di Sulawesi Selatan. Unggahan yang menggunakan tagar #bupatikonoha ini memicu kegaduhan luar biasa di media sosial karena menyebut adanya bukti rekaman CCTV di sebuah hotel di Makassar.
Menanggapi situasi tersebut, pihak pengelola akun menyampaikan permohonan maaf terbuka atas kegaduhan yang terjadi, meskipun mereka berdalih bahwa konten tersebut merupakan bentuk kontrol sosial. Kendati demikian, langkah hukum tetap diambil. Seorang warga bernama Irwan bin M. Rapi telah resmi melaporkan admin akun berinisial FA ke Mapolres Bone dengan nomor laporan LP/647/X/2026/SPKT/Res Bone atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Kasus ini menjadi pengingat keras akan pentingnya etika dalam berpendapat di ruang digital.
Secara keseluruhan, wajah kepemimpinan di Bone saat ini sedang menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, pemerintah daerah sedang berupaya keras melakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi pertanian dan penataan wilayah, namun di sisi lain, mereka juga harus menghadapi tantangan pengelolaan informasi di era digital yang dapat dengan cepat memengaruhi stabilitas sosial dan reputasi pejabat publik.
Leave a comment