Skip to content

Terkait Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Santoso Resmi Dipecat dan Ajukan Banding

Terkait Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Santoso Resmi Dipecat dan Ajukan Banding
Terkait Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Santoso Resmi Dipecat dan Ajukan Banding

Kabar YPU – 17 November 2026 | Dunia kepolisian tanah air diguncang oleh keputusan tegas Divisi Propam Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap irjen eko hadi santoso. Keputusan ini diambil setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026). Langkah drastis ini menyusul keterlibatan sang perwira tinggi dalam kasus penyadapan yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto.

Dalam persidangan yang berlangsung cukup panjang dari pagi hingga sore hari tersebut, majelis sidang menyatakan bahwa irjen eko hadi santoso telah melakukan perbuatan tercela yang melanggar kode etik profesi kepolisian. Selain sanksi administratif berupa pemecatan, tindakan tersebut dinilai mencederai integritas institusi Polri.

Tragedi Turbulensi Maut: Istri Korban Singapore Airlines Flight 321 Ajukan Gugatan Hukum
Baca juga:
Tragedi Turbulensi Maut: Istri Korban Singapore Airlines Flight 321 Ajukan Gugatan Hukum

Menanggapi putusan tersebut, perwakilan dari pihak terlapor langsung menyatakan keberatan. Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa irjen eko hadi santoso telah mengajukan banding atas putusan PTDH yang dijatuhkan kepadanya. Mekanisme banding ini merupakan hak yang diatur dalam peraturan internal kepolisian.

Mekanisme Banding dan Prosedur Hukum

Pengajuan banding ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan Polri, yaitu:

  • Pasal 69 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
  • Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas aturan sebelumnya.

Trunoyudo menjelaskan bahwa Polri akan segera membentuk komisi banding khusus untuk memproses permohonan tersebut. Hasil dari komisi banding nantinya akan menjadi keputusan final yang akan disampaikan kepada publik setelah melalui proses pengambilan keputusan yang sah.

Polres OKU Timur Gencar Patroli, Tangkap 3 Pelaku Pembakaran Hutan, Warga Sambut Upaya Penegakan Hukum dengan Lega
Baca juga:
Polres OKU Timur Gencar Patroli, Tangkap 3 Pelaku Pembakaran Hutan, Warga Sambut Upaya Penegakan Hukum dengan Lega

Komitmen Polri: Equality Before the Law

Pihak Polri menegaskan bahwa proses penegakan kode etik ini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Brigjen Trunoyudo menekankan prinsip equality before the law, di mana setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa memandang pangkat maupun jabatan. Polri memastikan tidak ada ruang bagi impunitas atau perlakuan istimewa bagi pejabat tinggi sekalipun.

Saat ini, setelah putusan sidang etik dibacakan, irjen eko hadi santoso telah dikembalikan ke Markas Komando (Mako) Brimob untuk menjalani penahanan. Penahanan ini berkaitan dengan proses pidana yang tengah ditangani oleh Bareskrim Polri terkait kasus penyadapan tersebut.

Pengawasan Kompolnas terhadap Sidang Etik

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, yang hadir langsung memantau jalannya persidangan memberikan catatan positif terkait profesionalisme majelis sidang. Menurutnya, seluruh pihak diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan pembelaan, termasuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan.

Gelombang Korupsi Mengguncang Negeri: Dari Skandal Kuota Haji hingga Dugaan Penyimpangan di BNPB
Baca juga:
Gelombang Korupsi Mengguncang Negeri: Dari Skandal Kuota Haji hingga Dugaan Penyimpangan di BNPB

“Kami melihat mekanisme yang terjadi tadi sudah berjalan sesuai dengan aturannya, dan kami kira Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi diselenggarakan ya kredibilitasnya terjaga,” ujar Anam. Ia juga menambahkan bahwa meskipun mengajukan banding, terduga pelanggar sempat menyampaikan ucapan penyesalan dan permohonan maaf selama proses persidangan berlangsung.

Kasus ini menambah daftar panjang pejabat kepolisian yang dijatuhi sanksi PTDH dalam waktu berdekatan. Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Polri juga telah memecat Ahrie Sonta setelah dinyatakan melakukan perbuatan tercela dalam sidang etik yang berbeda. Hal ini mempertegas komitmen Polri dalam membersihkan institusi dari oknum yang melanggar aturan.

Sebagai rangkuman, keputusan pemecatan terhadap irjen eko hadi santoso merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin internal Polri yang sangat ketat. Meskipun proses banding sedang berjalan, proses hukum pidana melalui Bareskrim tetap akan terus berlanjut untuk mengusut tuntas kasus penyadapan yang menjadi pemicu utama jatuhnya sanksi ini.

Leave a comment

Tinggalkan Balasan