Kabar YPU – 15 November 2026 | Dunia kepolisian di Kota Batam tengah diguncang kabar miring menyusul penangkapan sejumlah perwira di polsek sagulung. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kepulauan Riau (Kepri) dilaporkan telah mengamankan lima personel yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap tersangka kasus narkotika guna menghentikan proses hukum perkara tersebut.
Penindakan tegas ini bermula pada Kamis, 12 November 2026, saat personel Propam melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Ipda Riyanto. Ipda R diduga tengah melakukan transaksi penyerahan uang di wilayah Kecamatan Sagulung. Dari pengembangan pemeriksaan di lapangan, keterlibatan atasan langsungnya, yakni Kapolsek Sagulung Iptu Yusan Saka Firman, mulai terendus oleh penyidik internal.
Kronologi Penangkapan dan Dugaan Modus Operandi
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para oknum tersebut diduga melakukan upaya ‘pembebasan perkara’ atau istilah yang dikenal dengan sebutan ’86’. Modus yang dijalankan adalah meminta sejumlah uang kepada tersangka kasus narkotika dengan imbalan agar kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap hukum berikutnya. Dalam perkara ini, barang bukti narkotika yang terlibat diperkirakan sekitar satu gram sabu.
Berikut adalah rincian penindakan yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Kepri:
- Jumlah Personel Diamankan: 5 orang (Termasuk Kapolsek dan Kanit Reskrim).
- Identitas Perwira: Iptu Yusan Saka Firman (Kapolsek) dan Ipda Riyanto (Kanit Reskrim).
- Dugaan Pelanggaran: Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkait pemerasan.
- Status Saat Ini: Menjalani penempatan khusus (patsus) di Mapolda Kepri untuk pemeriksaan intensif.
Terkait nominal uang yang terlibat, terdapat perbedaan informasi di lapangan. Sebagian laporan menyebutkan adanya uang tunai hingga ratusan juta rupiah yang diamankan, sementara Kasubbid Paminal Bidpropam Polda Kepri, AKBP Deni Syam Arifal, menyatakan bahwa uang yang diminta kepada pelaku dalam kasus spesifik ini adalah sebesar Rp50 juta.
Langkah Pembersihan Internal di Polsek Sagulung
Menanggapi gejolak yang terjadi di lingkungan polsek sagulung, kepolisian segera melakukan langkah mitigasi dan pembersihan internal. Sebagai bagian dari upaya pembenahan, Pelaksana Tugas (Plt) Kapolsek Sagulung yang baru, Iptu Robin Tua Pandapotan, langsung mengambil langkah tegas pada hari pertamanya menjabat.
Pada Sabtu, 14 November 2026, Iptu Robin menggelar tes urine mendadak terhadap 28 personel di Mako Polsek Sagulung. Kegiatan ini melibatkan tim Sidokkes Polresta Barelang dan Sipropam untuk memastikan integritas anggota dari penyalahgunaan narkotika. Hasil dari pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh personel dinyatakan negatif dari kandungan zat narkotika.
Dalam arahannya, Iptu Robin menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas. Ia memperingatkan seluruh jajaran agar tidak melakukan praktik rekayasa perkara, kriminalisasi, atau mencari-cari kesalahan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan marwah polsek sagulung di mata publik setelah tersandung kasus pemerasan tersebut.
Proses Hukum dan Tahapan Sidang
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Pricillia Ohei, mengonfirmasi bahwa para terperiksa saat ini tengah menjalani pemeriksaan mendalam. Proses hukum internal saat ini sudah memasuki tahap permohonan Saran Hukum (Sarkum). Setelah tahap Sarkum selesai, para terduga pelanggar akan segera dijadwalkan untuk mengikuti sidang disiplin atau sidang kode etik profesi Polri.
Kapolresta Barelang, Kombes Pol Anggoro Wicaksono, juga menegaskan komitmennya terhadap penegakan aturan di wilayah hukumnya. Ia menyatakan bahwa setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian akan diproses secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
Kasus ini menjadi pengingat keras bagi institusi Polri akan pentingnya pengawasan ketat terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang. Pembersihan di lingkungan polsek sagulung diharapkan menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang objektif, transparan, dan berintegritas di wilayah Batam.

Leave a comment