Kabar YPU – 14 Oktober 2026 | Dalam sebuah momen refleksi yang mendalam, Presiden ke-6 RI, susilo bambang yudhoyono, memberikan pandangan kritis mengenai arah kepemimpinan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Di tengah dinamika politik nasional yang tengah menghadapi tantangan besar, kehadiran sosoknya memberikan perspektif penting mengenai perbedaan antara seorang politisi praktis dengan seorang negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan jangka panjang bangsa.
Pernyataan ini menjadi sangat relevan saat lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis data yang cukup mengejutkan terkait kondisi demokrasi tanah air. Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026, tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi mengalami penurunan drastis ke angka 40 persen. Angka ini merupakan rekor terendah sejak sistem pemilihan presiden secara langsung diberlakukan di Indonesia.
| Periode Waktu | Tingkat Kepuasan Publik (%) | Catatan Kondisi |
|---|---|---|
| Februari 2024 | 74% | Pasca Pemilu 2024 |
| Maret 2026 | 62% | Tren Penurunan |
| Oktober 2026 | 40% | Rekor Terendah |
Data tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan yang signifikan, di mana 56,5 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja demokrasi saat ini. Jika menilik ke belakang, masa kepemimpinan susilo bambang yudhoyono menunjukkan fluktuasi yang berbeda. Pada saat beliau baru dilantik pada Oktober 2004, tingkat kepuasan publik berada di angka 62 persen. Meski sempat turun ke 46 persen pada Mei 2008 akibat krisis finansial global dan kenaikan harga BBM, angka kepuasan tersebut mampu melesat hingga mencapai puncak 76 persen pasca-Pemilu 2009.
Menanggapi situasi sosial-politik ini, dalam orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-68 FISIP Universitas Padjadjaran, SBY menekankan pentingnya integritas seorang pemimpin. Beliau menegaskan bahwa Indonesia sangat membutuhkan sosok negarawan yang mampu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan partai politik atau ambisi pribadi. Menurutnya, perbedaan mendasar antara politisi dan negarawan terletak pada orientasi waktunya.
- Politisi: Berfokus pada kepentingan jangka pendek, seperti memenangkan pemilu atau terpilih kembali dalam jabatan tertentu.
- Negarawan: Berorientasi pada visi jangka panjang, mengutamakan prinsip ‘country over party’, dan memikirkan masa depan bangsa secara luas.
Lebih lanjut, susilo bambang yudhoyono juga mengingatkan bahwa setiap pemimpin wajib memahami sejarah agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. “Pemimpin yang tidak kenal sejarah cenderung mengulangi kesalahan sejarah yang sama,” tegasnya. Pesan ini seolah menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan saat ini di tengah kritik dari para aktivis dan intelektual mengenai kemunduran kualitas demokrasi yang juga disuarakan oleh lembaga internasional seperti V-Dem.
Di sela-sela orasinya, SBY juga sempat melontarkan candaan ringan untuk mencairkan suasana. Beliau mendoakan kesehatan Presiden Prabowo Subianto dan berkelakar bahwa jika seorang kepala negara mengalami gangguan kesehatan seperti batuk yang keras, hal tersebut dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah dan pasar saham. Kelakar ini menunjukkan sisi humanis sekaligus kesadaran akan betapa krusialnya stabilitas seorang pemimpin bagi ekonomi nasional.
Meskipun tingkat kepuasan terhadap implementasi demokrasi sedang berada di titik nadir, masyarakat Indonesia nyatanya masih memiliki harapan besar terhadap sistem ini. Survei SMRC mencatat bahwa 69,7 persen responden tetap meyakini bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling ideal dibandingkan dengan sistem otoritarianisme. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bagi pemerintahan saat ini adalah bagaimana memperbaiki kualitas pelaksanaan demokrasi agar kembali mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat, sebagaimana yang pernah dicapai pada masa-masa sebelumnya.
Leave a comment