Era Baru Dunia Kerja: DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Apa Saja Perubahannya?

Kabar YPU – 07 Oktober 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan pengesahan uu perlindungan ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa, 6 Oktober 2026. Langkah besar ini diambil sebagai respons konkret atas amanat Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan regulasi ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahan ini dilakukan sebelum tenggat waktu yang diberikan MK pada 31 Oktober 2026, menandai babak baru dalam hubungan industrial di Indonesia.

Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam sidang tersebut, sebanyak 326 anggota dewan menyatakan persetujuannya terhadap pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Menariknya, suasana sidang terasa lebih hidup dengan kehadiran perwakilan elemen buruh yang menyaksikan proses pengesahan tersebut dari balkon ruang sidang.

Baca juga:

Tragedi Laut Jawa: Menhub Dudy Purwagandhi Rombak Dirjen Hubla Usai Kecelakaan Kapal Beruntun

Poin-Poin Krusial dalam Aturan Baru

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa uu perlindungan ketenagakerjaan ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan antara hak pekerja serta kepentingan pengusaha. Beberapa perubahan fundamental yang menjadi sorotan meliputi:

• Ketentuan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu): Masa maksimal kontrak kerja kini dipangkas dari sebelumnya lima tahun menjadi empat tahun. Skema yang diterapkan adalah kontrak awal selama dua tahun, yang kemudian dapat diperpanjang masing-masing satu tahun sebanyak dua kali.
• Dana Cadangan Pesangon: Pemerintah memperkenalkan mekanisme Dana Cadangan Pesangon. Dana ini berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama untuk mengantisipasi situasi jika perusahaan mengalami kesulitan finansial dalam membayar hak pesangon.
• Harmonisasi Regulasi: UU ini menyatukan berbagai norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar di berbagai aturan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir ketidakpastian hukum di lapangan.

Meskipun membawa perubahan positif, beberapa poin masih menuai diskusi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyebutkan bahwa meskipun masa PKWT berkurang menjadi empat tahun, hal tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi tuntutan serikat pekerja yang mengharapkan batas maksimal satu tahun.

Baca juga:

Kapolda Banten mengungkap temuan pelampung kedua yang ternyata tidak berasal dari kapal Arupadhatu 1, menambah misteri penyelidikan

Polemik Jam Kerja dan Tantangan Industri

Selain masalah kontrak dan pesangon, isu jam kerja juga menjadi perdebatan hangat dalam penyusunan aturan ini. Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) sempat mengusulkan kenaikan jam kerja dari 40 jam menjadi 45 jam per minggu. Usulan ini didasari oleh argumen daya saing terhadap negara tetangga seperti Vietnam, di mana jam kerja di sana mencapai 48 jam per minggu. Namun, isu ini tetap menjadi perhatian serius agar produktivitas dapat meningkat tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja.</p

Di sisi lain, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyambut baik pengesahan uu perlindungan ketenagakerjaan ini. Dalam pertemuan dengan para pimpinan serikat buruh, pihak KSP menekankan bahwa implementasi UU ini sangat krusial untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 hingga 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan perlindungan yang lebih baik, diharapkan produktivitas buruh akan meningkat, yang pada akhirnya akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Baca juga:

Venezuela sepakat menjalin kerja sama minyak dengan Amerika Serikat, membuka peluang investasi baru dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional

Secara keseluruhan, pengesahan uu perlindungan ketenagakerjaan ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional. Dengan adanya payung hukum yang lebih berkeadilan, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara buruh dan pengusaha guna mendorong sektor industrialisasi dan hilirisasi di Indonesia agar lebih kompetitif di kancah global.