Diplomasi Kontroversial: Kolombia Resmi Buka Kedutaan di Yerusalem di Tengah Gelombang Protes Besar

Kabar YPU – 15 Oktober 2026 | Langkah diplomasi radikal diambil oleh pemerintah Kolombia dengan meresmikan pembukaan kedutaan besar mereka di Yerusalem Barat pada Rabu, 14 Oktober 2026. Keputusan ini menandai titik balik signifikan dalam kebijakan luar negeri negara Amerika Latin tersebut, sekaligus memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah Kolombia sebagai bentuk protes terhadap pengakuan kota sengketa tersebut sebagai ibu kota Israel.

Peresmian kedutaan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, termasuk Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula Escobar, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar, serta Wali Kota Yerusalem Moshe Lion. Upacara berlangsung khidmat di gedung bersejarah Salameh di Jalan Rabbi Akiva, sebuah bangunan ikonik yang telah berdiri sejak era 1920-an. Dengan pembukaan ini, Kolombia resmi menjadi negara ke-10 yang menempatkan perwakilan diplomatik di Yerusalem.

Baca juga:

Tragedi di Balik ‘The Ambush’: Dari Konflik Militer hingga Kasus Pembunuhan Berencana

Pemulihan Hubungan di Bawah Kepemimpinan Abelardo de la Espriella

Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda besar Presiden Kolombia, Abelardo de la Espriella, yang menjabat sejak Agustus 2026. Langkah ini secara langsung membatalkan kebijakan pendahulunya, Gustavo Petro, yang sempat memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada Mei 2024 sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Gaza. Selain memulihkan hubungan diplomatik, pemerintahan De la Espriella juga mengaktifkan kembali perjanjian perdagangan bebas yang sebelumnya ditangguhkan.

Menteri Luar Negeri Omar Bula menegaskan bahwa Israel adalah mitra strategis yang sangat penting bagi Kolombia. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa hubungan kedua negara seharusnya tidak pernah terputus dan pembukaan kedutaan ini adalah langkah konkret untuk memperkuat kerja sama bilateral, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional terorganisasi.

Baca juga:

Pelajari apa itu Dewan Hak Asasi Manusia PBB, termasuk fungsi utama, struktur organisasi, serta tugasnya dalam memantau dan melindungi hak asasi di seluruh dunia

Gelombang Protes dan Kecaman Internasional

Namun, keputusan ini tidak berjalan mulus tanpa perlawanan. Di ibu kota Bogota, ribuan mahasiswa, aktivis, dan kelompok gerakan sosial turun ke jalan. Mereka mengecam kebijakan Presiden De la Espriella yang dianggap terlalu condong pada kepentingan Israel dan Amerika Serikat. Massa membawa spanduk bertuliskan “Kami bukan halaman belakang kalian” dan meneriakkan slogan penolakan terhadap Zionisme serta pengaruh Washington.

Kecaman juga datang dari panggung internasional. Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negeinya menyatakan penolakan keras terhadap pembukaan kedutaan di Yerusalem. Saudi menilai langkah Kolombia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang sah, serta berpotensi merusak peluang perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut. Pejabat Palestina juga memperingatkan bahwa tindakan ini melemahkan posisi diplomatik Kolombia yang selama ini dikenal sebagai pendukung perjuangan Palestina.

Baca juga:

Mengenal Greenland lebih dalam: sepuluh fakta menarik tentang pulau terbesar di dunia, dari iklim ekstrem hingga peran strategisnya

Di sisi lain, Israel menyambut baik langkah ini dengan menjanjikan bantuan keamanan dan kemanusiaan bagi Kolombia. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, mencatat bahwa jumlah negara yang membuka kedutaan di Yerusalem telah meningkat drastis dalam dua tahun terakhir, menjadikannya simbol pergeseran peta politik dunia. Meskipun demikian, ketegangan antara tuntutan domestik di Kolombia dan dinamika geopolitik global akan terus menjadi ujian berat bagi pemerintahan baru ini.

Secara keseluruhan, pembukaan kedutaan ini bukan sekadar perpindahan lokasi kantor diplomatik, melainkan pernyataan politik yang mengubah arah hubungan Kolombia dengan dunia Arab dan Palestina. Sementara pemerintah melihatnya sebagai penguatan kemitraan strategis, masyarakat sipil dan komunitas internasional melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas hukum internasional di wilayah Yerusalem.