Komisi IX DPR dorong penetapan KLB Kabut Asap di wilayah terdampak kebakaran hutan, menuntut aksi cepat pemerintah

Komisi IX DPR menekan penetapan KLB Kabut Asap di wilayah terdampak kebakaran hutan, menuntut aksi cepat pemerintah.

Pengakuan Kedaruratan Kesehatan Terhadap Kabut Asap Karhutla

Yahya Zaini, anggota Komisi IX, mengungkapkan bahwa peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap karhutla di sejumlah daerah harus ditangani sebagai kedaruratan kesehatan berbasis paparan. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak hanya sekadar peningkatan kunjungan pasien di fasilitas kesehatan, melainkan memerlukan penanganan cepat dan terintegrasi.

Baca juga:

Panduan Lengkap Cara Mengurus Akta Kelahiran Bagi Lansia di Indonesia: Persyaratan, Prosedur, dan Tips Praktis yang Perlu Anda Ketahui

Menurut Yahya, penetapan status KLB (Kedaruratan Luar Biasa) terhadap daerah dengan tingkat ISPA yang sangat tinggi perlu dipertimbangkan. Penetapan KLB akan memungkinkan penanganan dilakukan secara cepat dan terintegrasi, termasuk koordinasi antara Kemenkes, pemerintah daerah (pemda), dan lembaga kesehatan lainnya.

Peran Kemenkes dan Pemda dalam Penanganan Kabut Asap

Yahya menilai bahwa Kemenkes bersama pemda harus mempertimbangkan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman, terutama untuk daerah dengan paparan kabut asap kategori parah. Ia mengharapkan adanya sistem surveilans harian khusus penyakit akibat kabut asap, sehingga data dapat diambil secara real time dan respons dapat disesuaikan.

Ia menekankan bahwa Kemenkes dan pemda perlu melakukan koordinasi untuk penanganan kasus ISPA yang melanda warga melalui penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan fasilitas rumah sakit. Selain itu, bantuan masker dan rumah oksigen bagi warga juga menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi dampak kesehatan.

Baca juga:

Chat WhatsApp Terdakwa Kasus Bea Cukai kepada Rekan Sebelum Dikenai OTT KPK Terungkap, Mengingatkan Semua untuk Lebih Hati-hati dalam Berkomunikasi

Peran Puskesmas dan Rumah Sakit dalam Pelaporan Kasus

Yahya menegaskan bahwa puskesmas dan rumah sakit harus melaporkan kasus ISPA, asma, pneumonia, iritasi mata, gangguan kulit, serta pemburukan penyakit jantung dan paru berdasarkan kecamatan dan kelompok usia. Dengan pelaporan yang terstruktur, pemerintah dapat memantau tren penyakit dan merespons lebih cepat.

Data Kasus ISPA di Kalimantan Barat

Data Dinkes Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan kasus ISPA seiring dengan peningkatan kasus karhutla. Selama periode 1 Januari hingga 22 Agustus, terdapat 165.727 kasus ISPA yang tercatat. Angka ini mencerminkan besarnya beban kesehatan yang ditimbulkan oleh kabut asap di wilayah tersebut.

Implikasi KLB terhadap Penanganan Kesehatan

Penetapan status KLB diharapkan dapat mempercepat alokasi sumber daya, seperti tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan medis. Dengan status ini, proses administratif dapat dipercepat, sehingga bantuan dapat sampai lebih cepat ke daerah yang paling membutuhkan.

Baca juga:

TPA Tamangapa lakukan perbaikan signifikan, penutupan gunungan sampah mencapai 93 persen, mengurangi dampak lingkungan

Selain itu, KLB dapat membuka jalur kerja sama internasional, mengundang bantuan teknis dan medis dari negara lain. Hal ini penting mengingat kompleksitas dampak kabut asap yang melampaui kapasitas lokal.

Kesimpulan dan Tuntutan Aksi Cepat

Komisi IX DPR, melalui pernyataan Yahya Zaini, menegaskan perlunya penetapan KLB Kabut Asap di wilayah terdampak kebakaran hutan. Penetapan ini diharapkan dapat memicu aksi cepat pemerintah, koordinasi lintas lembaga, dan alokasi sumber daya yang lebih efektif. Dengan demikian, penanganan kasus ISPA dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi, mengurangi beban kesehatan masyarakat, dan meminimalkan dampak jangka panjang dari kabut asap karhutla.