Kabar YPU – 05 September 2026 | Gelombang bencana melanda Indonesia pada Jumat (4/9/2026) saat fenomena gempa bumi terjadi secara beruntun di dua wilayah berbeda, yakni Cilacap, Jawa Tengah, dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik pada bangunan, tetapi juga memicu berbagai permasalahan sosial, mulai dari aksi pencurian di pengungsian hingga kebijakan darurat dari pemerintah pusat.
Di wilayah selatan Cilacap, guncangan bermagnitudo 5,3 terjadi pada pukul 12.05 WIB dengan kedalaman 69 kilometer. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa ini dipicu oleh aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah Lempeng Eurasia. Meskipun tidak berpotensi tsunami, getaran terasa sangat nyata di sejumlah daerah.
| Wilayah | Intensitas (MMI) | Dampak Terasa |
|---|---|---|
| Bantul, Cilacap, Kebumen, Purwokerto, Kulon Progo | III MMI | Nyata di dalam rumah, seperti truk lewat |
| Pangandaran | II-III MMI | Terasa cukup kuat |
| Pacitan, Sleman, Wonogiri | II MMI | Terasa getaran ringan |
Di Ciamis, Jawa Barat, warga melaporkan kerusakan rumah di Dusun Sukamaju, Desa Sukajadi, akibat guncangan yang cukup kencang. Salah seorang warga, Andi, mengaku sempat terkejut saat rumahnya tiba-tiba bergetar hebat. Sementara itu, di Kulon Progo, situasi di masjid sempat tegang saat jemaah salat Jumat merasakan getaran, namun situasi tetap terkendali berkat ketenangan para jemaah.
Kondisi yang jauh lebih memprihatinkan dilaporkan terjadi di Kabupaten Nagekeo, NTT, yang diguncang gempa bumi bermagnitudo dahsyat 7,7. Bencana ini telah menyebabkan 105 orang meninggal dunia dan memaksa sekitar 185 ribu jiwa mengungsi. Selain kerusakan infrastruktur, muncul masalah keamanan serius di tengah situasi darurat tersebut.
Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga, mengungkapkan adanya laporan pencurian barang berharga milik warga di Desa Marapokot dan Nangadhero, Kecamatan Aesesa. Barang-barang yang hilang meliputi emas, uang tunai, ponsel, kulkas, hingga hewan ternak saat warga meninggalkan rumah untuk mengungsi. Tak hanya itu, laporan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak perempuan di pos pengungsian Lapangan Berdikari Danga juga tengah ditangani secara serius oleh pihak kepolisian.
Menanggapi krisis kemanusiaan ini, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengambil langkah percepatan dengan merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara). Tenaga Ahli BNPB, Oka Prawira, menjelaskan bahwa pembangunan huntara akan difokuskan pada wilayah dengan kerusakan rumah berat. Rencananya, dua unit huntara akan dibangun di Kota Mbay dan satu unit di setiap kecamatan untuk memberikan kenyamanan bagi pengungsi sembari menunggu pembangunan hunian tetap.
Sebagai bentuk dukungan ekonomi bagi wilayah terdampak di NTT, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak melalui Kepdirjen No. KEP-185/PJ/2026. Kebijakan ini menetapkan bencana gempa di NTT sebagai keadaan kahar (force majeure), yang mencakup hal-hal berikut:
- Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran atau penyampaian SPT.
- Penghapusan sanksi administratif tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).
- Perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan dan administrasi perpajakan lainnya hingga 30 September 2026.
Rangkaian peristiwa gempa bumi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan bencana dan pengamanan wilayah pasca-bencana. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan menjadi kunci utama dalam memulihkan kondisi masyarakat yang sedang mengalami trauma fisik maupun ekonomi.
Leave a comment