Insentif khusus bagi 6.600 petugas kebersihan menjadi topik hangat di Surabaya, di mana DPRD usulkan agar pemerintah kota memberikan dukungan finansial langsung kepada para pekerja yang selama ini hanya menanggung biaya melalui APBD. Usulan ini menyoroti pentingnya peran tukang sampah kampung dalam rantai pengelolaan sampah, sekaligus menilai kembali pola anggaran pengelolaan sampah yang selama ini menimbulkan ketidakseimbangan antara biaya di hilir dan dukungan bagi pekerja di tingkat kampung.
Usulan DPRD Surabaya dan Latar Belakang Kebijakan
Perangkat DPRD Surabaya mengajukan usulan resmi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memberikan insentif khusus kepada 6.600 petugas kebersihan. Mereka menekankan bahwa kontribusi para pekerja tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena selama ini pembiayaannya masih dibebankan kepada masyarakat. Menurut Herlina, salah satu anggota DPRD, terdapat persoalan dalam pola penganggaran pengelolaan sampah di Surabaya ketika biaya di hilir terus meningkat, sementara pekerja di tingkat kampung belum mendapat dukungan anggaran secara langsung.
Herlina menilai bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya bertumpu pada fasilitas pengolahan akhir. Ia menyebut peran tukang sampah kampung yang mengangkut sampah dari rumah warga menuju TPS juga perlu mendapat perhatian karena menjadi bagian penting dalam rantai pengelolaan sampah. Selama ini, Pemkot Surabaya telah mendorong masyarakat melakukan pengelolaan sampah dari rumah hingga TPS. Namun, ia menilai intervensi terhadap kesejahteraan pekerja di tingkat kampung masih perlu diperkuat, sekaligus diarahkan untuk memperkuat proses pemilahan sampah sejak dari lingkungan warga.
“Pemkot sebaiknya mulai melibatkan tukang sampah untuk diberikan sentuhan APBD secara langsung melalui insentif, bukan hanya dibebankan pada warga,” ungkap Herlina. Ia juga menanyakan apakah belanja pengelolaan sampah melalui APBD selama ini sudah berjalan optimal. “Satu sisi anggaran pengelolaan ke TPA Benowo tiap tahun semakin naik, belum ditambah biaya pengangkutan. Di sisi lain, Pemkot sering mendapat apresiasi atas keberhasilannya mengelola sampah,” ujar Herlina dalam keterangan tertulis, Senin (2/9/2026).
Peran Tukang Sampah Kampung dalam Rantai Pengelolaan Sampah
Tukang sampah kampung berperan sebagai penghubung antara warga dan fasilitas pengolahan akhir. Mereka mengangkut sampah dari rumah warga menuju Tempat Penampungan Sampah (TPS) dan kemudian ke fasilitas pengolahan di TPA Benowo. Tanpa dukungan yang memadai, proses ini menjadi lebih mahal bagi warga karena biaya pengangkutan seringkali dibebankan langsung pada masyarakat. Selain itu, kurangnya insentif dapat menurunkan motivasi pekerja, yang berdampak pada kualitas layanan kebersihan di tingkat kampung.
Pengelolaan sampah yang optimal memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pekerja. Dengan memberikan insentif langsung kepada petugas kebersihan, pemerintah dapat memastikan bahwa tenaga kerja tetap termotivasi dan layanan kebersihan dapat berjalan lebih lancar. Insentif ini juga dapat mendorong peningkatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, karena tukang sampah yang lebih terlibat akan lebih mudah menilai dan memfasilitasi proses pemilahan.
Masalah Anggaran Pengelolaan Sampah di Surabaya
Herlina menyoroti adanya ketidakseimbangan antara biaya pengelolaan di hilir dan dukungan bagi pekerja di tingkat kampung. Anggaran pengelolaan ke TPA Benowo tiap tahun semakin naik, namun belum ditambah biaya pengangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk fasilitas pengolahan akhir, sementara kebutuhan operasional di lapangan kurang mendapat perhatian.
Ketika biaya pengangkutan tidak ditangani secara terpisah, beban tersebut akhirnya dibebankan pada masyarakat. Ini menciptakan ketidakadilan sosial, di mana warga diharapkan menanggung biaya pengelolaan sampah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu, kurangnya dukungan finansial bagi pekerja di tingkat kampung dapat menurunkan efisiensi operasional, karena tenaga kerja yang tidak puas atau tidak terjamin kesejahteraannya mungkin tidak akan bekerja dengan maksimal.
Dampak Positif dari Insentif Khusus
Jika insentif khusus diberikan kepada 6.600 petugas kebersihan, beberapa dampak positif dapat terwujud. Pertama, motivasi pekerja akan meningkat, sehingga mereka lebih teliti dalam mengelola sampah dan menyesuaikan jadwal pengangkutan. Kedua, peningkatan kualitas layanan kebersihan di tingkat kampung dapat menurunkan risiko pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup warga. Ketiga, dengan dukungan finansial, tukang sampah dapat memfasilitasi pemilahan sampah di rumah warga, yang pada gilirannya mengurangi volume sampah yang masuk ke TPS dan TPA.
Selain itu, insentif ini dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika warga melihat bahwa pemerintah memberikan perhatian langsung kepada pekerja, mereka akan lebih menghargai dan mendukung kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemilahan sampah, sehingga proses pengelolaan menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Implementasi dan Tantangan
Implementasi insentif khusus memerlukan perencanaan anggaran yang matang. Pemerintah Kota Surabaya harus memastikan bahwa alokasi dana untuk insentif tidak mengganggu kebutuhan operasional lainnya. Selain itu, mekanisme distribusi insentif harus transparan dan adil, agar semua petugas kebersihan yang berhak menerima insentif dapat menerimanya tepat waktu.
Selanjutnya, pemerintah perlu memantau efektivitas insentif melalui indikator kinerja. Misalnya, pengurangan jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik, peningkatan tingkat pemilahan sampah di rumah warga, dan peningkatan kepuasan pekerja. Dengan data yang akurat, kebijakan dapat disesuaikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan.
Kesimpulan
Usulan DPRD Surabaya untuk memberikan insentif khusus kepada 6.600 petugas kebersihan menyoroti pentingnya peran tukang sampah kampung dalam rantai
Leave a comment