Kabar YPU – 17 November 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang panggung politik nasional dengan mengungkap dugaan praktik korupsi masif terkait dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur periode 2019-2022. Dalam perkembangan terbaru, lembaga antirasuah tersebut resmi menahan Bagus Wahyudiono (BGS), yang merupakan staf kepercayaan anwar sadad, terkait skema suap pengurusan dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur tersebut.
Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa penahanan Bagus dilakukan pada Senin, 16 November 2026. Tersangka BGS diduga memiliki peran sentral sebagai penghubung sekaligus koordinator bagi para koordinator lapangan (korlap) dalam mengelola aliran dana ilegal tersebut.
Kasus ini bermula dari mekanisme alokasi dana hibah yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Jawa Timur. Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat dugaan penyimpangan dalam proses rekapitulasi dan pengusulan dana hibah bagi setiap anggota dewan. Dalam periode tersebut, anwar sadad yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, diduga memperoleh jatah alokasi dana hibah yang sangat fantastis.
Berikut adalah rincian alokasi dana hibah yang diduga dikelola oleh anwar sadad selama periode 2019-2022:
Tahun Anggaran
Jumlah Alokasi Dana Hibah
2019
Rp 48,9 Miliar
2020
Rp 37,6 Miliar
2021
Rp 121,3 Miliar
2022
Rp 83,7 Miliar
Total
Rp 291,5 Miliar
Modus yang digunakan adalah dengan meminta commitment fee sebesar 15 hingga 20 persen kepada para korlap atau anggota DPRD Jatim lainnya yang ingin mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota. Para korlap yang bersedia kemudian membentuk Pokmas atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal formal guna mencairkan dana tersebut.
Bagus Wahyudiono, sebagai orang kepercayaan anwar sadad, diduga menjalankan tugas-tugas krusial untuk memastikan skema ini berjalan lancar. Peran tersebut meliputi:
Mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah.
Menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap.
Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan usulan proposal.
Mengelola, menerima, dan merekapitulasi aliran commitment fee.
KPK mengungkapkan bahwa para korlap menyerahkan uang suap tersebut melalui tiga mekanisme: penyerahan tunai langsung kepada anwar sadad, melalui transfer atau tunai kepada Bagus, atau dengan membayarkan kebutuhan pribadi sang politisi. Total uang yang diduga dikumpulkan mencapai Rp 41,7 miliar, dengan rincian Rp 40,5 miliar untuk Anwar Sadad dan sekitar Rp 1,26 miliar untuk Bagus Wahyudiono.
Dampak Terhadap Masyarakat dan Tindakan Hukum
Praktik lancung ini berdampak langsung pada efektivitas program masyarakat. Akibat adanya pemotongan fee oleh korlap sebesar 20-30 persen, dana yang benar-benar sampai dan digunakan untuk program masyarakat diperkirakan hanya berkisar antara 55 hingga 70 persen dari anggaran awal. Hal ini menunjukkan adanya kerugian nyata bagi masyarakat Jawa Timur yang seharusnya menerima manfaat penuh dari dana hibah tersebut.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan aset, KPK telah menyita aset milik Bagus berupa satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam perkara ini, di mana empat di antaranya adalah penyelenggara negara dan 17 lainnya adalah pihak swasta. Penyidikan terus dikembangkan untuk menyeret aktor-aktor lain yang terlibat dalam pusaran korupsi dana hibah APBD Jawa Timur ini.
Leave a comment