Skip to content

Skandal Penyadapan Presiden: Irjen Pol Ahrie Sonta Dipecat, Tersangka Baru Jadi Tahanan Rumah

Kabar YPU – 14 November 2026 | Dunia kepolisian Indonesia tengah diguncang oleh skandal besar terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini menyeret sejumlah perwira tinggi, di mana salah satu yang paling disorot adalah irjen. pol. Ahrie Sonta Nasution yang baru saja dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Pemecatan ini merupakan buntut dari keterlibatan dirinya dalam skandal penyadapan yang terjadi selama periode 2025 hingga 2026.

Keputusan pemecatan terhadap irjen. pol. Ahrie Sonta tidak diterima begitu saja oleh yang bersangkutan. Mantan Kadivkum Polri tersebut dilaporkan telah mengajukan banding atas putusan KKEP tersebut. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa langkah hukum tersebut merupakan hak dari terduga pelanggar. Saat ini, permohonan banding tersebut tengah dalam proses untuk diperiksa oleh komisi di tingkat banding guna menentukan status akhir kedinasan Ahrie Sonta.

Skandal Dana Sawit Rp176 Triliun: Antara Subsidi Korporasi, Mafia Lahan, dan Dugaan Korupsi
Baca juga:
Skandal Dana Sawit Rp176 Triliun: Antara Subsidi Korporasi, Mafia Lahan, dan Dugaan Korupsi

Daftar Tersangka dan Peran dalam Kasus Penyadapan

Penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah mengungkap keterlibatan empat jenderal polisi dalam operasi ilegal ini. Berikut adalah rincian tersangka yang telah ditetapkan:

Nama Tersangka Jabatan Terkait dalam Kasus Status Saat Ini
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) Plt. Kepala Bagian Monitoring (Pemberi perintah lisan) Dipecat (Sedang Banding)
Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Tersangka (Tahanan Mako Brimob)
Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Tersangka (Tahanan Mako Brimob)
Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) Dewan Pembina MC Bareskrim Polri Tersangka (Tahanan Rumah)

Kasus ini bermula ketika irjen. pol. Ahrie Sonta diduga memberikan perintah penyadapan secara lisan tanpa adanya surat permohonan resmi dari penyidik. Tindakan ilegal ini menyasar berbagai nomor telepon penting, mulai dari Presiden, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan media dan pengusaha. Tidak hanya melakukan penyadapan, tersangka juga diduga melakukan upaya penghapusan jejak digital dengan membubarkan grup WhatsApp koordinasi serta menghapus data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX.

Patroli Intensif Polres OKU Timur Tangkap 3 Terduga Pembakar Hutan, Warga Tegang Menanti Proses Hukum
Baca juga:
Patroli Intensif Polres OKU Timur Tangkap 3 Terduga Pembakar Hutan, Warga Tegang Menanti Proses Hukum

Tersangka Keempat: Irjen Pol Slamet Uliandi

Perkembangan terbaru dalam penyidikan ini adalah penetapan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Slamet, yang sebelumnya berstatus saksi, kini menghadapi ancaman hukuman berat. Namun, berbeda dengan tiga tersangka lainnya yang ditahan di Mako Brimob, Slamet ditetapkan sebagai tahanan rumah. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari Pusdokkes Polri yang menyatakan bahwa Slamet sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk ditahan di rutan akibat penyakit pascastroke.

Peran Slamet Uliandi dalam kasus ini sangat krusial. Sebagai dewan pembina MC Bareskrim, ia diduga memberikan persetujuan (ACC) kepada Ahrie Sonta untuk melakukan penghapusan file hasil penyadapan guna menghilangkan bukti. Atas perbuatannya, Slamet dijerat dengan pasal berlapis, antara lain:

Mangkir dari Panggilan KPK, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Didorong Beri Teladan Penegakan Hukum
Baca juga:
Mangkir dari Panggilan KPK, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Didorong Beri Teladan Penegakan Hukum
  • Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) UU ITE terkait akses ilegal (ancaman 6 tahun).
  • Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (ancaman 10 tahun).
  • Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait penghapusan informasi elektronik (ancaman 8 tahun).

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa institusi Polri tidak akan menoleransi tindakan tercela yang merusak integritas kepolisian. Meskipun proses hukum terhadap irjen. pol. Slamet Uliandi dan upaya banding irjen. pol. Ahrie Sonta masih berjalan, Polri berkomitmen untuk menuntaskan skandal ini secara transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Leave a comment

Tinggalkan Balasan