Skip to content

Babak Baru Kesejahteraan Pekerja: Mengupas Formula Baru Upah Minimum 2027 dan Perbandingannya di ASEAN

Babak Baru Kesejahteraan Pekerja: Mengupas Formula Baru Upah Minimum 2027 dan Perbandingannya di ASEAN
Babak Baru Kesejahteraan Pekerja: Mengupas Formula Baru Upah Minimum 2027 dan Perbandingannya di ASEAN

Kabar YPU – 11 November 2026 | Pemerintah Indonesia tengah memasuki era baru dalam pengaturan kesejahteraan tenaga kerja melalui pemberlakuan regulasi terkini. Isu mengenai upah minimum di indonesia kini menjadi sorotan utama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku efektif pada akhir Oktober 2026. Regulasi ini membawa perubahan signifikan dalam mekanisme penghitungan upah yang akan menentukan standar hidup jutaan pekerja pada tahun 2027 mendatang.

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah tidak lagi hanya menggunakan satu variabel tunggal, melainkan mengintegrasikan beberapa indikator krusial. Berdasarkan Pasal 138 dan 139, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan untuk menetapkan besaran upah. Pertama adalah penggunaan formula perhitungan ekonomi yang mencakup variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kedua adalah pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang didasarkan pada survei riil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara manusiawi.

Ribuan buruh serbu Jakarta dengan 50 ribu motor pada 24 September 2026, menuntut kebijakan tenaga kerja yang lebih adil
Baca juga:
Ribuan buruh serbu Jakarta dengan 50 ribu motor pada 24 September 2026, menuntut kebijakan tenaga kerja yang lebih adil

Anggota Badan Legislasi DPR RI, I Nyoman Parta, menekankan bahwa reformasi aturan ini bertujuan untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan upah antarwilayah. Ia menegaskan bahwa formula pengupahan yang baru diharapkan lebih berpihak kepada tenaga kerja agar angka yang ditetapkan benar-benar mendekati realitas kebutuhan hidup di setiap daerah. Dengan cakupan undang-undang yang luas—mencakup hingga 313 pasal—perlindungan terhadap pekerja alih daya, jaminan sosial, hingga hak cuti kini menjadi satu kesatuan dalam kerangka hukum yang lebih komprehensif.

Jika menilik sejarah, kebijakan pengupahan di tanah air telah mengalami transformasi panjang. Sejak tahun 1969, Indonesia mengenal konsep Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang melibatkan 48 komponen kebutuhan, mulai dari pangan hingga perumahan. Seiring perubahan zaman, konsep ini berevolusi menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pada tahun 1995, hingga akhirnya kini bertransformasi menjadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di bawah payung hukum yang lebih modern. Perubahan ini mencerminkan upaya negara dalam menyesuaikan standar kesejahteraan dengan dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

Brantas Abipraya umumkan pemangkasan 29 entitas usaha, langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan
Baca juga:
Brantas Abipraya umumkan pemangkasan 29 entitas usaha, langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan

Namun, tantangan besar masih membayangi posisi daya saing pekerja domestik. Jika membandingkan standar upah minimum di indonesia dengan negara-negara tetangga di ASEAN pada tahun 2026, terlihat adanya celah yang cukup lebar. Sebagai ilustrasi, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada tahun 2026 berada di angka Rp5.729.876, sebuah angka yang masih tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga.

Berikut adalah perbandingan estimasi upah minimum di beberapa negara ASEAN pada tahun 2026:

Strategi Pemerintah Menjaga Daya Beli di Tengah Tekanan Inflasi dan Biaya Hidup yang Kian Tinggi
Baca juga:
Strategi Pemerintah Menjaga Daya Beli di Tengah Tekanan Inflasi dan Biaya Hidup yang Kian Tinggi
Negara Estimasi Upah Minimum (Konversi Rupiah) Keterangan
Singapura ± Rp25.152.354 Berdasarkan Local Qualifying Salary (LQS)
Malaysia ± Rp7.438.928 Sistem upah nasional bulanan
Brunei Darussalam ± Rp6.986.765 Berlaku untuk sektor tertentu
Thailand ± Rp4,67 – Rp5,55 Juta Berdasarkan tarif harian per provinsi
Filipina ± Rp4,87 – Rp5,14 Juta Berdasarkan wilayah (NCR)

Perbedaan ini menjadi alasan kuat mengapa perbaikan formula upah minimum di indonesia menjadi sangat mendesak. Selain di kawasan ASEAN, daya tarik upah di luar negeri seperti Australia juga sangat tinggi. Pekerja migran Indonesia di Australia dapat menikmati upah minimum nasional sekitar Rp54,3 juta per bulan, yang tentu jauh melampaui standar domestik. Hal ini memicu arus migrasi tenaga kerja yang besar demi mengejar kesejahteraan ekonomi.

Secara keseluruhan, transisi menuju implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan perlindungan hak-hak dasar pekerja. Dengan formula yang mengombinasikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Kebutuhan Hidup Layak, diharapkan upah minimum di indonesia di masa depan tidak hanya sekadar angka statistik, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata di seluruh pelosok negeri.

Leave a comment

Tinggalkan Balasan