Skandal Penyadapan Presiden: Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat, Eks Kapolri Listyo Sigit Menanti Sidang Etik

Kabar YPU – 11 November 2026 | Dunia kepolisian Indonesia diguncang oleh keputusan besar setelah irjen ahrie sonta dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Keputusan ini diambil menyusul keterlibatan dirinya dalam skandal penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto yang telah mencoreng integritas kepolisian di mata publik.

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, usai pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026). Dalam persidangan tersebut, majelis menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ahrie Sonta merupakan tindakan tercela yang melanggar berbagai ketentuan etika dan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:

Skandal Korupsi Rp2 Triliun: Direktur Toba Pulp Lestari Ditetapkan Sebagai Tersangka Manipulasi Pajak

Detail Pelanggaran Etika dan Hukum

Majelis sidang KKEP merinci bahwa tindakan Ahrie Sonta telah melanggar sejumlah aturan fundamental, di antaranya:

• Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003: Pasal 13 ayat 1 mengenai pemberhentian anggota Polri.
• Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022: Meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g (etika kelembagaan), Pasal 8 huruf c angka 1 (etika kepribadian), serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b mengenai larangan dalam etika kelembagaan.

Menanggapi keputusan bahwa irjen ahrie sonta dipecat, perwira tinggi tersebut tidak tinggal diam. Ahrie Sonta secara resmi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan sidang etik tersebut. Pihak Polri menyatakan bahwa proses banding ini akan ditindaklanjuti melalui mekanisme komisi pada tingkat banding sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dukungan DPR RI dan Ancaman Terhadap Demokrasi

Kasus ini mendapat perhatian serius dari parlemen. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Polri. Ia menilai bahwa keputusan irjen ahrie sonta dipecat adalah langkah yang tepat dan sebanding dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.

Baca juga:

Dinamika Penegakan Hukum: Dari Praperadilan Mantan Jampidsus hingga Pengawasan Ketat Polda Metro Jaya

Habiburokhman bahkan menyebut skandal penyadapan ini sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern Indonesia. Ia memperingatkan bahwa penyalahgunaan instrumen intelijen dan kewenangan strategis bukan hanya merusak kredibilitas institusi, tetapi juga mengancam tatanan hukum dan rasa aman masyarakat secara mendasar. Ia juga mendesak Polri untuk tidak berhenti pada satu nama saja dan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.

Nasib Tersangka Lain dan Eks Kapolri

Kasus ini tidak hanya menyeret satu nama. Selain Ahrie Sonta, terdapat beberapa perwira tinggi lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal ini. Berikut adalah daftar tersangka yang terlibat:

Polri menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara konsisten. Terkait nasib eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Polri memastikan bahwa tidak akan ada perlakuan istimewa atau impunitas meskipun yang bersangkutan adalah jenderal bintang empat. Susunan majelis sidang etik untuk Listyo Sigit nantinya akan ditentukan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dengan komposisi yang disesuaikan dengan aturan kepangkatan yang berlaku.

Baca juga:

Skandal Dana Siap Pakai BNPB: KPK Bongkar Dugaan Korupsi Berjamaah hingga Aliran Dana ke Saham

Skandal ini menjadi pengingat keras bagi seluruh aparat penegak hukum mengenai pentingnya menjaga amanah dalam menggunakan kewenangan strategis negara. Dengan irjen ahrie sonta dipecat, publik kini menanti transparansi Polri dalam menuntaskan seluruh rangkaian kasus penyadapan yang melibatkan tokoh-tokoh penting di Indonesia ini.